Bagian 1.0

Akses Atas Pemulihan

Walaupun perusahaan sudah melakukan upaya penghormatan HAM dan pemerintah juga telah berusaha melindungi dan memenuhi HAM, terkadang pelanggaran tetap terjadi. Penting bagi orang-orang yang haknya dilanggar untuk mempunyai akses untuk memberikan pemulihan secara efektif dan cukup serta memberikan kompensasi yang layak.

Pemulihan dapat termasuk permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau non-finansial dan sanksi hukuman (baik pidana atau administratif, seperti denda), serta pencegahan dari kerugian melalui penjaminan untuk tidak diulangi. Prosedur bagi ketentuan pemulihan harus imparsial, dilindungi dari korupsi dan bebas dari usaha politik atau apapun untuk mempengaruhi hasil.

Kompensasi adalah memperoleh ganti rugi secara finansial atau non-finansial. Kompensasi juga dapat diberikan oleh negara ketika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Bagian 1.1

Pemulihan Hukum dan Non Hukum

Akses atas pemulihan meliputi pemulihan secara hukum dan non-hukum. Pemulihan hukum yang merupakan wilayah kekuasaan negara dapat menjadi salah satu pemulihan ketika pelanggaran terjadi.

Pemulihan non-hukum atau non-yudisial menjadi sebuah komponen penting dari kerangka Bisnis dan HAM. Sistem pemulihan non-hukum yang baik memiliki kriteria efektivitas penanganan keluhan non-hukum. Mekanisme tersebut dapat disediakan oleh pemerintah dan perusahaan. Opsi lainnya ialah mekanisme penanganan bersama antara perusahaan dan serikat pekerja atau forum multi-stakeholders. Contohnya adalah kesepakatan kerangka kerja mekanisme penanganan keluhan di internal perusahaan atau di tingkat forum sektor industri.

Untuk memastikan efektivitas mekanisme tersebut, mekanisme pengaduan non-hukum, baik berbasis Negara dan tidak berbasis negara, harus memenuhi kriteria yang meliputi:

  1. Sah: memungkinkan kepercayaan dari kelompok pemangku kepentingan yang dituju, dan menjadi pertanggungjawaban bagi perilaku adil atas proses pengaduan;
  2. Aksesibilitas: menjadi dikenal pada semua kelompok pemangku kepentingan yang dituju, dan menyediakan bantuan yang cukup bagi mereka yang menghadapi hambatan khusus atas akses;
  3. Dapat diprediksi: memberikan sebuah prosedur yang jelas dan diketahui dengan suatu jangka waktu bagi setiap tahapan, dan kejelasan mengenai tipe-tipe proses dan hasil yang tersedia dan cara-cara pelaksanaan pengawasan;
  4. Keadilan: memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki akses yang layak atas sumber informasi, nasihat, dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam sebuah proses pengaduan dalam pengertian yang adil, terhormat, dan penuh informasi;
  5. Transparan: membuat para pihak yang mengadu mendapatkan informasi mengenai progres pengaduannya, dan menyediakan informasi yang cukup

Bagian 1.2

Keuntungan dari mekanisme penanganan keluhan bagi perusahaan

Memperbaiki keadaan ketika pelanggaran terjadi

Mekanisme penanganan keluhan memperbaiki keadaan ketika pelanggaran terjadi. Dengan adanya sistem, perusahaan dapat mengidentifikasi dan menanggapi keluhan secara sigap sebelum pelanggaran menjadi masalah yang besar.

Sistem peringatan dini

Mekanisme penanganan keluhan memberikan sebuah pilihan untuk menyampaikan kekhawatiran pekerja, masyarakat sekitar, pemasok, mitra kerja, dan pihak-pihak lainnya. Mekanisme ini membantu menghindari konflik memanas sampai menjadi kasus pengadilan yang mahal yang merugikan reputasi dan finansial perusahaan. Mekanisme penanganan keluhan dapat juga berperan sebagai wadah interaksi antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Sehingga, kekhawatiran dan keluhan pemangku kepentingan dapat mendapat perhatian perusahaan sebelum masyarakat atau pekerja mengambil tindakan drastis seperti mogok kerja, demo, atau menghentikan operasi perusahaan.

Mengumpulkan informasi untuk strategi bisnis

Sistem penanganan keluhan juga dapat menjadi sumber informasi berharga mengenai perkembangan unit bisnis, atau proyek tertentu. Contohnya, perusahaan dapat mendeteksi masalah di suatu proyek ketika jumlah keluhan naik drastis. Tanpa mekanisme penanganan keluhan, masalah bisa terlanjur membesar sebelum diatasi.

Menunjukan itikad baik perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan

Sebuah mekanisme penanganan keluhan yang efektif menunjukan kepada pekerja dan pemangku kepentingan lain bahwa perusahaan memperhatikan kepentingan mereka dengan serius. Dengan demikian, hal ini menunjukan itikad baik dan perilaku positif kepada pemangku kepentingan perusahaan.

Referensi

  • ELSAM dan Komnas HAM (2017), Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM.
  • Global Compact, “Global Compact 2018 Progress Report: Asia Pacific Analysis”, 2018.
  • Inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2010), “Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan,” Den Haag: Global Compact Network Netherlands
  • INFID, “Kertas Kebijakan: Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia, 2018.
  • Kementerian Luar Negeri, “Draf Panduan Bisnis dan HAM versi 13 Desember 2018”, Jakarta, 13 Desember 2018.
  • Shift, Oxfam and Global Compact Network Netherlands, “Doing Business with Respect for Human Rights: A Guidance Tool for Companies”, 2016.
  • Ilustrasi: www.freepik.com