Post Date: 21 Februari 2019

Asesmen Dampak HAM di Rantai Pasokan Kelapa Sawit Menganalisa Masalah Ketenagakerjaan Lebih Luas dari Sistem Audit

Pada tahun 2017 Nestlé meminta the Danish Institute for Human Rights (DIHR) danThe Forest Trust (TFT)* untuk melakukan studi dampak aktual dan potensial Nestlé terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak pekerja dalam rantai pasokan minyak sawit di Indonesia. Asesmen dampak HAM berusaha membahas isu ketenagakerjaan lebih luas daripada sistem audit.

Sebagai perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, Nestlé membeli 460.000 ton (2016) minyak sawit setiap tahun untuk produksi[1]. Sebagian besar persentase minyak sawit ini berasal dari Indonesia.

 

Sumber: The Forest Trust

 


[1]*The Forest Trust Indonesia has become Earthworm Foundation per January 2019 https://www.earthworm.org/

Danish Institute for Human Rights dan The Forest Trust. “Kajian Hak Pekerja: Rantai Pasok Minyak Kelapa Sawit Nestlé di Indonesia”. 2018.


 

Pada tahun 2017, Nestlé meminta Institut Denmark untuk Hak Asasi Manusia (DIHR) dan The Forest Trust Indonesia (TFT) (dikenal sebagai Earthworm Foundation sejak Januari 2019) untuk melakukan studi tentang dampak aktual dan potensial Nestlé terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak pekerja dalam rantai pasokan minyak sawit di Indonesia. Earthworm Foundation adalah organisasi nirlaba yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan didorong oleh keinginan untuk mempengaruhi hubungan antara manusia dan alam secara positif. EF bekerja sama dengan 64 perusahaan di dunia, termasuk Nestle.

 

 “Kami mencoba memahami dampak hak asasi manusia di seluruh rantai pasokan dari petani kecil hingga kilang minyak, bersama dengan agen perantara di setiap tahap” Janhavi Naidu, ’Respect’ Programme Manager The Forest Trust TFT (diubah menjadi Earthworm Foundation pada  January 2019).

 

“Penelitian ini bertujuan memiliki cakupan yang lebih luas dari audit kepatuhan pabrik atau perkebunan. Kami mencoba memahami dampak hak asasi manusia di seluruh rantai pasokan dari petani kecil hingga kilang minyak, bersama dengan agen perantara di setiap tahap,” ucap Janhavi,  ‘Respect’ Programme Manager, The Forest Trust.

 

Sumber: Danish Institute for Human Rights and The Forest Trust

 

Sebagai salah satu pemasok terbesar minyak kelapa sawit untuk Nestlé, Golden Agri-Resources (GAR) menjadi salah satu pemasok pertama yang berpartisipasi dalam kajian yang dilakukan selama setahun (April 2017-May 2018). Penelitian dilakukan pada sebuah kilang minyak kelapa sawit GAR. Selain itu, empat pabrik yang memasok minyak sawit mentah ke kilang tersebut juga dikunjungi oleh tim, yang mana salah satu kilang memiliki kebun sendiri.

Banyak masalah ketenagakerjaan ditemukan di tiap tingkatan dan berbagai skala situs rantai pasokan kelapa sawit yang dipelajari oleh tim.

Di perusahaan kilang yang diteliti, berlakunya upah minimum bukan berarti menjamin terpenuhinya upah yang layak untuk hidup. Sementara pekerja permanen mendapat kesan paksaan untuk bergabung dengan serikat pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Masalah lainnya adalah jam kerja staf keamanan melebihi batas hukum.

Sementara itu di tingkat pabrik yang diteliti, ada kurangnya sistem kesehatan dan keselamatan kerja, pekerja tidak memiliki salinan kontrak mereka, perempuan dan anggota masyarakat lokal merasa didiskriminasi dalam hal akses ke pekerjaan, kerja lembur melebihi batas hukum, dan lembur tidak tertuliskan di dalam kontrak formal.

Di tingkat perkebunan, masalah seperti yang telah disebutkan di atas juga ditemukan. Selain itu, anak-anak berumur 14 sampai 17 tahun ditemukan membantu keluarga mereka dan ditoleransi oleh manajemen. Pekerja lepas juga tidak memiliki kontrak. Di lokasi pengumpulan, jam kerja yang berlebihan dan pelanggaran upah minimum terjadi.

Penelitian juga menemukan banyak masalah ketenagakerjaan di perkebunan petani kelapa sawit sebagai tatanan terendah dari rantai pasokan. Perkebunan petani kelapa sawit berada jauh dari jangkauan kebijakan berkelanjutan perusahaan besar karena adanya sistem perantara yang berlapis.

Source: Danish Institute for Human Rights dan The Forest Trust

 

“Ketika ada broker di rantai pasokan, kecenderungan permasalahan ketanagakerjaan akan lebih besar.” Janhavi Naidu,  ‘Respect’ Programme Manager The Forest Trust TFT.

 

“Ketika ada broker di rantai pasokan, kecenderungan pelanggaran hak-hak buruh lebih tinggi,” kata Janhavi. “Contohnya adalah masalah pekerja anak, masalah kesehatan dan keselamatan kerja untuk penyemprot pupuk, penggunaan berlebihan pekerja musiman (pekerja harian lepas) tanpa kontrak untuk pekerjaan permanen, upah rendah atau lembur berlebihan untuk mencapai target yang lazim di sebagian besar perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia dan dapat memiliki pendorong yang berbeda mulai dari kesadaran yang buruk, kebijakan perusahaan yang lemah hingga faktor-faktor lain seperti sistem target yang rumit dan upah per satuan pada perkebunan kelapa sawit Indonesia. ”

Setelah dipublikasikannya kajian ini, Nestlé dan GAR masing-masing mengeluarkan rencana aksi mengenai hak-hak ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti hasil laporan. Upaya mendampingi pemasok untuk memenuhi hak-hak pekerja terus dilakukan melalui uji kepatuhan, pembangunan kapasitas, pelatihan, dan dialog multi-stakeholder melibatkan serikat pekerja dan pemerintah.

“Tahun 2019, GAR lebih banyak menyasar isu ketenagakerjaan, khususnya hak pekerja.” ucap Tim Supply Chain Sinar Mas Agro Resources Technology (SMART), salah asatu anak perusahaan GAR. “Kondisi kerja di perkebunan kelapa sawit menghadapi sejumlah tantangan seperti  implementasi standar ketenagakerjaan yang masih membutuhkan berbagai perbaikan dan peningkatan.” tambah Tim Supply Chain SMART.

“Kajian ini juga menekankan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di rantai pasokan kelapa sawit tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak.” Janhavi Naidu, ‘Respect’ Programme Manager The Forest Trust TFT.

 

Pendekatan multi-stakeholder dibutuhkan

“Kajian ini juga menekankan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di rantai pasokan kelapa sawit tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pendekatan multi-stakeholder dibutuhkan.” Janhavi menjelaskan.

Laporan tersebut juga menjadi rekomendasi kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti perusahaan pembeli minyak kelapa sawit lainnya, pemerintah Indonesia, lembaga sertifikasi keberlanjutan tingkat nasional dan internasional seperti ISPO dan RSPO, dan investor.

Janhavi dari The Earthworm Foundation mengajurkan asesmen dampak HAM bagi perusahaan lain.

“Melakukan asesmen dampak HAM akan bermanfaat untuk memahami ketenagakerjaan di industri kelapa sawit secara lebih luas dibandingkan lingkup uji kepatuhan pemasok.” ucap Janhavi.

 


Catatan: Kisah ini menceritakan pengalaman dan pendapat dari berbagai sudut pandang tentang situasi tertentu, dan dirancang untuk berbagi pelajaran tentang beberapa masalah yang terlibat. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi studi kasus yang komprehensif dan juga tidak mengklaim untuk memberikan laporan definitif dari kasus tertentu atau perspektif tentang kasus tersebut.

 

 

Share this post