Roundtable CEO dan Pelatihan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Memasukan UNGP di Perusahaan-Perusahaan Pekanbaru

CEO Roundtable mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 28 Oktober 2019 IGCN, bermitra dengan UNDP, melaksanakan Roundtable CEO tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Oktober 2019 di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dua puluh pemimpin tingkat tinggi perusahaan dari perkebunan, kelapa sawit, kehutanan, minyak dan gas, rantai pasokan, industri pemeliharaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) secara aktif berpartisipasi di acara tersebut. Acara ini bertujuan untuk memfasilitasi para pembuat keputusan dan perwakilan perusahaan untuk membahas Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHR) dan pentingnya menanamkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UNGP) dalam operasi mereka. Sambutan pembukaan disampaikan oleh: Ny. Herni Sri Nurbayanti, dari UNDP diikuti oleh Bapak Y.W Junardy, Presiden IGCN. Bapak Bambang Iriana Djajaatmadja, SH. LLM, Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga menyampaikan sambutan dan berbagi tentang BHR dari perspektif pemerintah. Josephine Satyono, Direktur Eksekutif IGCN, memperkenalkan UN Global Compact, sepuluh prinsip, program IGCN tentang inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan beberapa praktik terbaik yang dilakukan oleh perusahaan anggota IGCN. Satrio Anindito, Sekretaris Jenderal Bisnis dan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia IGCN (BHRWG), juga memimpin diskusi tentang UNGPs. Dia menguraikan implementasi UNGP di sektor swasta dan diikuti dengan diskusi interaktif dan sesi berbagi di mana para pemimpin bertukar cerita tentang peraturan dan inisiatif mereka tentang bisnis yang bertanggung jawab. Dialog interaktif yang diikuti eksekutif tingkat tinggi perusahaan berkontribusi terhadap wawasan komprehensif tentang BHR. Diskusi juga mengungkapkan kenyataan praktis di lapangan. Bapak Bambang Iriana Djajaatmadja, SH. LLM, sebagai perwakilan pemerintah, juga telah mengklarifikasi peran pemerintah dalam berbagai kasus perusahaan. Di akhir sesi, para peserta sepakat secara kolektif bahwa acara ini harus diikuti oleh dialog yang dipimpin oleh IGCN di masa depan, dengan fokus pada masalah yang lebih spesifik terkait dengan BHR. Acara ini menandai pembukaan Pelatihan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menanamkan UNGP di Perusahaan-perusahaan yang diikuti segera setelah sesi Meja Bundar CEO, dari 28-30 Oktober 2019. Pelatihan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menanamkan UNGP di Perusahaan, 28-30 Oktober 2019 Pelatihan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menanamkan UNGP di Perusahaan disampaikan oleh Semerdanta Pusaka, anggota VP Learning di IGCN dan Rully Sandra, akademisi, dan mantan Koordinator Pusat Sumber Daya Manusia untuk ASEAN. Tiga puluh tiga peserta menghadiri pelatihan ini; 31 peserta dari 22 perusahaan dari berbagai sektor di perkebunan, kelapa sawit, kehutanan, minyak dan gas, penyulingan minyak dan pulp & kertas, dan dua akademisi dari Universitas Riau. Pelatihan 3 hari ini terdiri dari tujuh sesi yang mencakup berbagai topik, seperti:
  1. Sesi 1: Mengapa Hak Asasi Manusia?
  2. Sesi 2: Identifikasi Isu-Isu Hak Asasi Manusia yang Penting dan Pemangku kepentingan
  3. Sesi 3: Menanamkan UNGPs dalam Perusahaan
  4. Sesi 4: Menanamkan UNGPs pada Rantai Pasokan
  5. Sesi 5: Mengukur Kinerja Pelaksanaan UNGPs
  6. Sesi 6: Menanggapi Pengaduan menurut UNGPs
  7. Sesi 7: Tindak Lanjut
Peserta Roundtable CEO berasal dari perusahaan di beberapa sektor, seperti pulp dan kertas, kehutanan, pertanian, oleochemistry, perkebunan, kayu lapis, minyak gas, milik, kayu, restorasi ekosistem, pengalihdayaan, pengadaan dan konstruksi, dan pemeliharaan. Sepanjang pelatihan, para peserta telah menyelesaikan, dan secara interaktif mendiskusikan tujuh lembar kerja. Perusahaan yang berpartisipasi berbagi pengalaman mereka di lapangan dan ingin membangun kapasitas mereka dalam berurusan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pada akhir sesi, 96% dari peserta berharap untuk segera menerima Due Diligence Training dan Training of Trainer (ToT).

Dialog Multi-Stakeholder Bisnis dan HAM Seri XII: Aksi Bisnis mengenai HAM dan Perubahan Iklim

Indonesia Global Compact Network (IGCN) menyelenggarakan dialog multi-pemangku kepentingan tentang seri bisnis dan hak asasi manusia XII yang bertema “Aksi Bisnis tentang Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim” pada hari Selasa, 27 Agustus 2019. Acara ini dilakukan melalui kemitraan dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan UNDP. Dialog ini membahas hak asasi manusia dan perubahan iklim dalam praktik bisnis. Bpk. Achsanul Habib sebagai Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan pidato pembukaan dan menyatakan dukungan Kemenlu RI terhadap inisiatif ini. Christophe Bahuet sebagai Perwakilan Tetap UNDP mengucapkan selamat atas kemajuan Indonesia selama 2 tahun terakhir, yang dilakukan melalui kerja sama berbagai institusi, seperti Kementerian Koordinator Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan KOMNAS HAM dan sektor swasta yang difasilitasi oleh IGCN. Ibu Nurdiana Darus, sebagai Kepala Urusan Korporat dan Keberlanjutan PT Unilever Indonesia Tbk bertindak sebagai moderator selama dua sesi dialog. Perwakilan dari instansi pemerintah menjadi panelis di sesi pertama. Bapak Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Kementerian Tata Kelola Hutan dan Penanggung Jawab Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berbicara mengenai kemajuan yang dicapai Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Bapak Ramadansyah Hasan, Wakil Direktur untuk Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kebudayaan dari Kementerian Luar Negeri, menjelaskan keterlibatan Indonesia di tingkat internasional menghadapi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP). Pemerintah Indonesia menyambut prinsip-prinsip UNGP selama usaha kecil dan menengah (UKM) tidak terbebani. Ir. Emma Rachmawaty, Msc, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menguraikan bagaimana pemerintah berupaya mencapai target pengurangan emisi karbon 2030 melalui insentif dan pemberdayaan berbasis masyarakat. Selama sesi kedua, perwakilan dari sektor swasta diundang untuk bergabung dengan perwakilan pemerintah sebagai panelis. Bapak Agus Purnomo sebagai Managing Director Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, PT SMART, Tbk menjelaskan bahwa PT SMART saat ini sedang mengembangkan Kebijakan Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk melengkapi upaya bisnis berkelanjutan mereka. Bapak Firman Dharmawan sebagai Manajer Senior Keberlanjutan Perusahaan & Manajemen Risiko, PT Medco Energi Internasional Tbk, telah berbicara tentang praktik terbaik dan tantangan dalam transisi ke bisnis energi terbarukan. Ibu Okty Damayanti dari Kepala Divisi CSR dan Direktur PT Adaro Energy Tbk, menyoroti praktik-praktik berkelanjutan dalam perihal reklamasi dan penutupan lokasi penambangan. Para panelis ditanggapi dengan komentar dari para peserta diskusi. Bapak Johan Kieft, Spesialis Teknis Senior pada Penggunaan Lahan dan Ekonomi Hijau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), menyoroti pentingnya tindakan terkoordinasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah lingkungan dan hak asasi manusia di sektor bisnis. Sera Noviany, Kepala Jejak Karbon dan Kepatuhan Sosial Asia Pulp and Paper (APP), menyoroti upaya APP terkait dengan hak asasi manusia dan pengurangan emisi karbon. Bapak Sihol Aritonang, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp & Paper juga menyoroti pentingnya indikator HAM untuk melacak kinerja bisnis menghormati HAM. Thomas Dharmawan dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menyoroti tantangan dalam mempraktikkan UNGP untuk UMKM dan penerapan standar internasional untuk konteks Indonesia. Junardy sebagai Presiden IGCN menyampaikan pidato penutup tentang pentingnya meningkatkan pendidikan bisnis dan hak asasi manusia melalui kemitraan dengan universitas-universitas. Sinkronisasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan PBB juga penting untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam mengimplementasikan bisnis berkelanjutan yang menghargai hak asasi manusia dan mencegah perubahan iklim. Hal-hal penting yang dapat diambil dari dialog ini adalah, hak asasi manusia dan perubahan iklim saling terkait erat, karena dampak perubahan iklim akan berdampak buruk pada mata pencaharian dan kelangsungan hidup manusia. Selain itu, kemitraan pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi urgensi perubahan iklim dan mencapai batas pemanasan global 1,5 ° C.  

Workshop Bisnis dan Hak Asasi Manusia oleh SHIFT di Semarang

Pada tanggal 27-28 Juni 2019 di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, perusahaan dan pelaku bisnis di Indonesia menghadiri workshop mengenai cara mengaplikasikan Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui uji tuntas dan laporan HAM atau "Applying the UN Guiding Principles to Human Rights Due Diligence and Reporting". Workshop ini dipimpin oleh Shift melalui kemitraan dengan Global Compact Network Indonesia (IGCN) dan didukung oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) serta KADIN Jawa Tengah. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menunjukan bagaimana laporan keberlanjutan yang baik - yang selaras dengan Prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB dapat meningkatkan kinerja HAM yang lebih baik. Pelatihan ini dihadiri oleh 30 peserta dari 18 perusahaan di Indonesia dari berbagai sektor dan 2 lembaga akademia. Sambutan acara disampaikan oleh Dr.Matitah, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Dhoni Prawasto, Wakil Ketua Hukum dan Etik Bisnis KADIN Jawa Tengah, Susi Rai Azizi sebagai Wakil Ketua Komite Etik Bisnis KADIN Indonesia, dan Anugraha Dezmercoledi, Co-chair IGCN Business & Human Rights Working Group (B&HRWG). Mairead Keigher dan Erika Piquero dari Shift menyampaikan 4 sesi pelatihan, yaitu, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, mengidentifikasi dan memperioritaskan isu HAM, mengimplementasikan tanggung jawab untuk menghormati HAM, dan komunikasi terbuka mengenai HAM. Disetiap sesi perusahaan diberi kesempatan untuk berunding, bertanya, dan mengerjakan studi kasus mengenai bisnis dan HAM. Pelatihan ini diharapkan dapat terus mamajukan implementasi bisnis dan HAM di Indonesia. Melalui peningkatan kapasitas dan pengetahuan, dunia usaha dapat menghormati HAM dan bersinergi dengan masyarakat luas.    

Workshop Bisnis dan Hak Asasi Manusia oleh SHIFT di Jakarta

Pada tanggal 24-25 Juni 2019 di Hotel Meridien, Jakarta, perusahaan dan pelaku bisnis di Indonesia menghadiri workshop mengenai cara mengaplikasikan Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui uji tuntas dan laporan HAM atau "Applying the UN Guiding Principles to Human Rights Due Diligence and Reporting". Workshop ini dipimpin oleh Shift melalui kemitraan dengan Global Compact Network Indonesia (IGCN) dan didukung oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia). Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menunjukan bagaimana laporan keberlanjutan yang baik - yang selaras dengan Prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB dapat meningkatkan kinerja HAM yang lebih baik. Pelatihan ini dihadiri oleh 28 perusahaan di Indonesia dari berbagai sektor dan 2 lembaga akademia. Perusahaan yang hadir diantaranya adalah Unilever, Danone, Asia Pulp Paper, Sinar Mas, Adaro, dan lainnya. Y.W. Junardy sebagai Presiden IGCN dan Rakhmat Junaidi sebagai Ketua Komite Etik Bisnis KADIN Indonesia memberikan kata sambutan. Y.W. Junardy menyatakan perlunya meningkatkan skala pelatihan bisnis dan HAM di Indonesia untuk meningkatkan partisipasi pelaku bisnis dalam menjalankan Prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB. Rakhmat Junaidi menyambut baik inisiatif pelatihan untuk memudahkan pelaku bisnis untuk memahami cara menjalankan bisnis dan HAM. Pada hari pertama, Mairead Keigher dan Erika Piquero dari Shift menyampaikan 4 sesi pelatihan, yaitu, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, mengidentifikasi dan memperioritaskan isu HAM, mengimplementasikan tanggung jawab untuk menghormati HAM, dan komunikasi terbuka mengenai HAM. Disetiap sesi perusahaan diberi kesempatan untuk berunding, bertanya, dan mengerjakan studi kasus mengenai bisnis dan HAM. Pada hari kedua, perusahaan mengadakan diskusi lanjutan mengenai bisnis dan HAM. Pelatihan ini diharapkan dapat terus mamajukan implementasi bisnis dan HAM di Indonesia. Melalui peningkatan kapasitas dan pengetahuan, dunia usaha dapat menghormati HAM dan bersinergi dengan masyarakat luas.