Post Date: 16 September 2019

Dialog Multi-Stakeholder Bisnis dan HAM Seri XII: Aksi Bisnis mengenai HAM dan Perubahan Iklim

Indonesia Global Compact Network (IGCN) menyelenggarakan dialog multi-pemangku kepentingan tentang seri bisnis dan hak asasi manusia XII yang bertema “Aksi Bisnis tentang Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim” pada hari Selasa, 27 Agustus 2019. Acara ini dilakukan melalui kemitraan dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan UNDP.

Dialog ini membahas hak asasi manusia dan perubahan iklim dalam praktik bisnis. Bpk. Achsanul Habib sebagai Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan pidato pembukaan dan menyatakan dukungan Kemenlu RI terhadap inisiatif ini. Christophe Bahuet sebagai Perwakilan Tetap UNDP mengucapkan selamat atas kemajuan Indonesia selama 2 tahun terakhir, yang dilakukan melalui kerja sama berbagai institusi, seperti Kementerian Koordinator Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan KOMNAS HAM dan sektor swasta yang difasilitasi oleh IGCN.

Ibu Nurdiana Darus, sebagai Kepala Urusan Korporat dan Keberlanjutan PT Unilever Indonesia Tbk bertindak sebagai moderator selama dua sesi dialog. Perwakilan dari instansi pemerintah menjadi panelis di sesi pertama. Bapak Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Kementerian Tata Kelola Hutan dan Penanggung Jawab Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berbicara mengenai kemajuan yang dicapai Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Bapak Ramadansyah Hasan, Wakil Direktur untuk Hak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kebudayaan dari Kementerian Luar Negeri, menjelaskan keterlibatan Indonesia di tingkat internasional menghadapi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP). Pemerintah Indonesia menyambut prinsip-prinsip UNGP selama usaha kecil dan menengah (UKM) tidak terbebani. Ir. Emma Rachmawaty, Msc, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menguraikan bagaimana pemerintah berupaya mencapai target pengurangan emisi karbon 2030 melalui insentif dan pemberdayaan berbasis masyarakat.

Selama sesi kedua, perwakilan dari sektor swasta diundang untuk bergabung dengan perwakilan pemerintah sebagai panelis. Bapak Agus Purnomo sebagai Managing Director Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, PT SMART, Tbk menjelaskan bahwa PT SMART saat ini sedang mengembangkan Kebijakan Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk melengkapi upaya bisnis berkelanjutan mereka. Bapak Firman Dharmawan sebagai Manajer Senior Keberlanjutan Perusahaan & Manajemen Risiko, PT Medco Energi Internasional Tbk, telah berbicara tentang praktik terbaik dan tantangan dalam transisi ke bisnis energi terbarukan. Ibu Okty Damayanti dari Kepala Divisi CSR dan Direktur PT Adaro Energy Tbk, menyoroti praktik-praktik berkelanjutan dalam perihal reklamasi dan penutupan lokasi penambangan.

Para panelis ditanggapi dengan komentar dari para peserta diskusi. Bapak Johan Kieft, Spesialis Teknis Senior pada Penggunaan Lahan dan Ekonomi Hijau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), menyoroti pentingnya tindakan terkoordinasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah lingkungan dan hak asasi manusia di sektor bisnis. Sera Noviany, Kepala Jejak Karbon dan Kepatuhan Sosial Asia Pulp and Paper (APP), menyoroti upaya APP terkait dengan hak asasi manusia dan pengurangan emisi karbon. Bapak Sihol Aritonang, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp & Paper juga menyoroti pentingnya indikator HAM untuk melacak kinerja bisnis menghormati HAM. Thomas Dharmawan dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menyoroti tantangan dalam mempraktikkan UNGP untuk UMKM dan penerapan standar internasional untuk konteks Indonesia.

Junardy sebagai Presiden IGCN menyampaikan pidato penutup tentang pentingnya meningkatkan pendidikan bisnis dan hak asasi manusia melalui kemitraan dengan universitas-universitas. Sinkronisasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan PBB juga penting untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam mengimplementasikan bisnis berkelanjutan yang menghargai hak asasi manusia dan mencegah perubahan iklim.

Hal-hal penting yang dapat diambil dari dialog ini adalah, hak asasi manusia dan perubahan iklim saling terkait erat, karena dampak perubahan iklim akan berdampak buruk pada mata pencaharian dan kelangsungan hidup manusia. Selain itu, kemitraan pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi urgensi perubahan iklim dan mencapai batas pemanasan global 1,5 ° C.

 

Share this post