Post Date: 21 Februari 2019

Mekanisme keluhan: wadah untuk mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan

Sebuah perusahaan kelapa sawit Singapura, Wilmar International Limited (Wilmar), yang memiliki jaringan bisnis di Indonesia, berusaha memastikan penghormatan HAM di praktik usahanya menggunakan mekanisme keluhan (grievance mechanism). Pekerja, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan mekanisme keluhan ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di operasi bisnis Wilmar.

 

Sumber: Wilmar

 

Wilmar telah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation Policy Commitment (NDPE) sejak tahun 2013. Menerapkan kebijakan tersebut ke lebih dari 1000 pemasok[1], 238.600 hektar perkebunan dan 46 pabrik Wilmar[2] memerlukan pendekatan menyeluruh.

 

“Kami sadar bahwa kami tidak bisa memonitor ribuan pemasok…kami menciptakan wadah aktif di mana keluhan dapat disampaikan.” – Siew Wai, Manajer Prosedur Keluhan Wilmar

 

“Ketika kami mengembangkan kebijakan keluhan, kami sadar bahwa kami tidak bisa memonitor ribuan pemasok. Oleh karena itu, kami menciptakan wadah aktif di mana keluhan dapat disampaikan kepada pihak Wilmar.” Siew Wai, Manajer Prosedur Keluhan Wilmar menjelaskan.

Wilmar memberikan tanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan kepada Komite Keluhan, Tim Verifikasi,  Manajemen Operasi Wilmar, Departemen Pengadaan dan Departemen Berkelanjutan)[3] untuk mengintegrasikan mekanisme keluhan dengan operasi bisnis Wilmar.

“Dengan penunjukan tim mekanisme keluhan, alur tanggung jawab untuk tindak lanjut menjadi lebih jelas daripada sebelumnya.” – Amalia CNV International

 

“Dengan penunjukan tim mekanisme keluhan, alur tanggung jawab untuk tindak lanjut menjadi lebih jelas daripada sebelumnya.” ucap Amalia dari CNV International, lembaga nirlaba mendukung hak-hak buruh.

Sebagai perusahaan kelapa sawit pertama yang membuat sistem keluhan, Wilmar berkonsultasi dengan berbagai LSM dan Roundtable of Sustainable Palm Oil. Mekanisme keluhan juga disesuaikan dengan standar akuntabilitas dan transparansi UN Guiding Principles on Human Rights.

“Wilmar juga bekerja sama dengan Aid Environment dan Rainforest Action Network untuk memperkenalkan mekanisme keluhan melalui lokakarya dengan 300 LSM lokal.” ucap Siew Wai, Manajer Mekanisme Keluhan Wilmar.

Perkembangan keluhan Wilmar dapat diakses oleh publik melalui website[4] dan laporan tahunan[5]. Publik dapat melihat keluhan yang disampaikan dan bagaimana pihak Wilmar menindaklanjuti melalui komunikasi e-mail, verifikasi lapangan dan kegiatan penyelesaian.

 


[1] https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/supplier-group-compliance.pdf?sfvrsn=714f6297_0

[2] http://www.tft-transparency.org/member/wilmar/what-we-do/

[3] https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2017/03/Grievance-Procedure-Updated.pdf

[4] https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure

[5] https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2018/03/180322_Grievance-update.pdf

 


 

Sumber : https://www.wilmar-international.com/sustainability/grievance-procedure

 

Mekanisme keluhan melengkapi program kepatuhan pemasok

“Walaupun kami sudah berupaya mendampingi pemasok Wilmar untuk mematuhi standar hak asasi melalui program Aggregator Refinery Transformation (ART), kampanye dari LSM mengenai pelanggaran masih berdatangan.” ucap Anselma Faustina, Project Manager The Earthworn Foundation, lembaga nirlaba yang membantu Wilmar mengimplementasikan kebijakan NDPE.

Dari 51 kasus keluhan, hubungan dengan 16 pemasok sudah dihentikan.

“Untuk kasus penebangan hutan, kami akan langsung menghentikan pembelian karena pembuktian melalui satelit mudah dilakukan dan traktor penebang dibawah kendali penuh pemasok untuk dihentikan.” ucap Siew Wai dari Wilmar.

Akan tetapi, tidak semua keluhan berakhir pada pemutusan hubungan bisnis. Keluhan juga bisa ditindaklanjuti melalui program pendampingan pemasok yang berkepanjangan.

“Untuk kasus pelanggaran sosial, kami fokus untuk mengembangkan rencana aksi perbaikan.” Siew Wai menjelaskan tindak lanjut Wilmar. “Karena kasus eksploitasi melibatkan komunitas di lapangan. Kalau hubungan bisnis langsung dihentikan, konflik dilapangan bisa meningkat.” tambah Siew Wai.

Berbagai pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk menindaklanjuti keluhan hak asasi manusia, seperti kasus-kasus dibawah ini.

 

“Karena kasus eksploitasi melibatkan komunitas di lapangan. Kalau hubungan bisnis langsung dihentikan, konflik dilapangan bisa meningkat.” – Siew Wai, Manajer Prosedur Keluhan Wilmar

 

Kasus keluhan hak-hak buruh di Riau

Pada 12 Juni 2017, CNV Interational dan Centre for Research on Multinational Corporations melaporkan berbagai dugaan pelanggaran hak buruh PT MSS, seperti kontrak buruh harian lepas ilegal, jam kerja yang berlebihan, gaji dibawah standar, penggunaan pekerja anak, dan kebebasan berasosiasi yang terbatas.

 

Sumber: Wilmar

 

Wilmar menindaklanjuti keluhan dengan memberikan laporan hasil verifikasi internal di lapangan[6]. Kemudian pihak Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI-Hukatan), CNV, Kementerian Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, dan PT MSS terus melakukan konsultasi mengenai permasalahan buruh melalui pelatihan hubungan industri, dialog, dan rapat.

 

Kini perusahaan masih dalam tahap perundingan Perjanjian Kerja Bersama dengan serikat buruh. Amalia dari CNV Internasional mengatakan “Hal yang wajar jika PKB melalui proses negosiasi yang memakan waktu. Perusahaan yang penting sudah mau bernegosiasi dan memberikan ruang untuk kebebasan berserikat.”

 


[6] https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/grievance/wilmars-response-to-somo-22-may-2017.pdf?sfvrsn=8e1b9578_2

https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2018/05/Collective-Action-with-CNV-Hukatan-KSBSI-Makes-Positive-Impact-in-Labour-Final.pdf


 

 

Kasus keluhan hak-hak buruh di Sumatera Utara

Pada bulan Agustus 2016, laporan Amnesty International menemukan dugaan pelanggaran hak-hak buruh di PT DLI dan PT Milano yang merupakan anak perusahaan Wilmar di Sumatera Utara. Pihak Wilmar bertemu dengan Amnesty Internasional pada Desember 2017 untuk membahas rencana tindaklanjut laporan. Wilmar kemudian melakukan asesmen eksternal dengan BSR, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) mengenai dugaan kerja paksa, kurangnya K3, dan perekrutan buruh harian lepas yang tidak sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan laporan One Year Progress yang diterbitpan pada tahun 2017, presentase buruh harian lepas di PT DLI dan PT Milano telah turun sebanyak 42%.

 

Sumber: One Year Progress Wilmar

 

Wilmar juga melibatkan serikat buruh untuk memperbaiki kondisi buruh di PT DLI dan PT Milano.

 

Bertemu dengan tim Verité di Indonesia

Sumber: Wilmar

 

“Perjanjian Kerja Bersama antara Serbundo dengan pihak manajemen perusahaan sudah terbangun untuk 2 tahun ini.” ucap Nurhaimah dari Serbundo. “Sekarang kami juga bekerja sama dengan pihak manajemen untuk memberikan perlindungan untuk buruh perempuan di masa depan.” tambah Nurhaimah.

“Perusahaan pemasok kemudian bicara di forum pemasok untuk berbagi pengalaman mereka.” ucap Siew Wai dari Wilmar.  “Ini adalah contoh yang baik. Terkadang ketika pemasok melaksanakan perubahan, tidak semua pemasok merasa nyaman berbicara di depan komunitas pemasok karena khawatir menaikan standar terlalu tinggi.” tambah Siew Wai.

 

Awal pencapaian dari perjalanan panjang

Pada awal tahun 2019, dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menambah beberapa fitur baru dari mekanisme keluhan.

 

“LSM akan terus meningkatkan standar yang tinggi. Wilmar akan selalu menjadi fokus karena kami adalah pedagang kelapa sawit terbesar di dunia.” – Siew Wai Manejer Prosedur Keluhan Wilmar

 

“Salah satu masukan dari komunitas LSM adalah bagaimana menyediakan mekanisme keluhan whistleblower untuk pekerja, tidak hanya laporan dari institusi dan organisasi. Pelapor dapat merahasiakan identitas dirinya demi keselamatan. ” ucap Siew Wai.  “Kami juga akan mulai menjawab laporan keluhan dari media.” tambahnya.

Menurut Amalia dari CNV International, serikat buruh perlu mendapatkan pelatihan membuat keluhan yang baik.

“CNV International memberikan pelatihan kepada buruh supaya semua aduan disertai oleh data, kalau perlu penelitian. Juga harus jelas standar apa yang digunakan, contohnya UU Indonesia atau kriteria RSPO.” menurut Amalia dari CNV.

Menurut Siew Wai, kapasitas tim Wilmar untuk menangani keluhan juga harus terus dibangun.

“Dengan meningkatnya transparansi, tentunya masukan dan kritikan akan terus berdatangan. LSM akan terus meningkatkan standar yang tinggi. Wilmar akan selalu menjadi fokus karena kami adalah pedagang kelapa sawit terbesar di dunia.” ucap Siew Wai dari Wilmar. “Kami akan terus menetapkan standar terbaik untuk industri kelapa sawit sehingga yang lain dapat mengikuti.” ucapnya.

 

 “Kami akan terus menetapkan standar terbaik untuk industri kelapa sawit sehingga yang lain dapat mengikuti.” – Siew Wai Manejer Prosedur Keluhan Wilmar

 

Tentang Wilmar International Limited

Wilmar International adalah sebuah perusahaan publik agribisnis di Singapura. Aktivitas bisnis perusahaan Wilmar meliputi perkebunan kelapa sawit, penyulingan, perdagangan, dan distribusi minyak kelapa sawit. Wilmar diakui sebagai pedagang terbesar di dunia di Kelapa Sawit, mengendalikan sekitar 45% perdagangan global.

 

Pihak yang terlibat

  • Amalia Falah Alam – Country Representative of CNV International
  • Janhavi Naidu dan Anselma Faustina – The Earthworn Foundation
  • Nurhaimah – Serbundo
  • Siew Wai Loo – Grievance Mechanism Manager of Wilmar International Limited

 

 


Catatan: Kisah ini menangkap pengalaman dan pendapat dari berbagai sudut pandang tentang situasi tertentu, dan dirancang untuk berbagi pelajaran tentang beberapa masalah yang terlibat. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi studi kasus yang komprehensif dan juga tidak mengklaim untuk memberikan laporan definitif dari kasus tertentu atau perspektif tentang kasus tersebut.

 

Share this post