Hak Asasi Manusia (HAM) adalah standar dasar universal yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesetaraan bagi semua orang. HAM menjamin bahwa setiap orang, tanpa kecuali, diperlakukan secara adil dan bermartabat.

Untuk penjelasan lebih lengkap, Anda dapat membaca: Bab 1 – Apakah itu Bisnis dan Hak Asasi Manusia?

Mengintegrasikan HAM bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga investasi strategis bagi bisnis Anda. Penerapan HAM yang baik dapat:

• Melindungi nilai-nilai dan reputasi perusahaan.
• Menjaga keberlanjutan dan stabilitas operasional.
• Mengurangi risiko hukum, sosial, dan finansial.
• Meningkatkan kepercayaan konsumen, mitra, dan investor.

Alih-alih menjadi beban, HAM justru membantu perusahaan membangun fondasi bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Baca lebih lanjut mengenai manfaat HAM bagi perusahaan.

Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat 31 prinsip yang memberikan panduan bagi Negara dan perusahaan untuk:

• Melindungi hak asasi manusia dalam konteks kegiatan bisnis.
• Menghormati hak asasi manusia dalam operasi dan rantai pasok.
• Memastikan akses pemulihan bagi individu dan kelompok yang terdampak.

Prinsip ini dikembangkan oleh John Ruggie, profesor Universitas Harvard sekaligus Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk isu bisnis dan HAM. Proses penyusunannya berlangsung sejak 2005 hingga 2011 melalui:

• 47 konsultasi dan pertemuan dengan pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan komunitas terdampak.
• Konsultasi daring global yang melibatkan ribuan masukan dari lebih 100 negara.

Pada Juni 2011, Dewan HAM PBB secara resmi mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan ini sebagai kerangka global tentang Bisnis dan HAM.

Prinsip-Prinsip Panduan bukanlah perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Negara, sehingga tidak menciptakan kewajiban hukum baru. Namun, panduan ini:

• Menguraikan implikasi dari standar HAM internasional yang sudah ada.
• Memberi arahan tentang bagaimana kewajiban tersebut diterapkan dalam konteks bisnis.

Banyak unsur dalam Prinsip-Prinsip Panduan tercermin dalam hukum dan regulasi nasional, sehingga implementasinya dapat mengikat secara hukum melalui:

• Peraturan perundang-undangan nasional.
• Kebijakan dan standar regulator sektor tertentu.

Tidak. Kewajiban negara untuk melindungi HAM dari penyalahgunaan terkait bisnis umumnya bersifat mengikat karena bersumber dari perjanjian HAM internasional yang telah diratifikasi.

Bagi perusahaan, tanggung jawab untuk menghormati HAM merupakan “ekspektasi minimum” yang dapat:

• Diatur dalam hukum nasional dan regulasi sektor.
• Dicantumkan dalam kontrak dengan klien, pemasok, atau mitra bisnis.
• Menjadi syarat dari investor, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Walaupun beberapa aspek seperti uji tuntas HAM belum selalu diwajibkan secara eksplisit oleh hukum, perusahaan yang mengabaikannya berisiko menghadapi:

• Gugatan hukum dan sanksi administratif.
• Kerugian reputasi dan hilangnya kepercayaan publik.
• Dampak finansial dari boikot, konflik sosial, atau penghentian proyek.

Prinsip-Prinsip Panduan juga menekankan bahwa risiko pelanggaran HAM berat harus diperlakukan sebagai isu kepatuhan hukum, bukan sekadar “opsi sukarela”.

Secara tradisional, Corporate Social Responsibility (CSR) sering dipahami sebagai:

• Kegiatan filantropi (donasi, bantuan sosial, program kemitraan).
• Proyek komunitas dan kegiatan “tambahan” di luar operasi inti.

Namun, kegiatan CSR positif tidak dapat “mengganti” dampak negatif HAM yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Misalnya, program beasiswa tidak dapat menutupi pelanggaran hak pekerja atau perampasan lahan masyarakat.

Pemahaman CSR yang lebih modern menekankan bahwa:

• Perusahaan harus mengelola dan meminimalkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan.
• Menghormati HAM merupakan bagian inti dari tanggung jawab perusahaan, bukan sekadar tambahan.

Dalam pendekatan ini, tanggung jawab untuk menghormati HAM, seperti digariskan dalam Prinsip-Prinsip Panduan, menjadi elemen utama CSR yang strategis dan berkelanjutan.

Prinsip-Prinsip Panduan membedakan tetapi sekaligus menghubungkan dua peran:

• Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM melalui kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum.
• Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM dalam seluruh kegiatan dan hubungan bisnisnya.

Idealnya, negara menciptakan lingkungan kebijakan dan regulasi yang mendorong dan menuntut bisnis untuk menghormati HAM. Namun, dalam praktik:

• Beberapa negara mungkin memiliki kapasitas penegakan hukum yang lemah.
• Dalam kasus lain, hukum nasional bisa bertentangan atau tidak sejalan dengan standar HAM internasional.

Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM tetap berlaku dan tidak bergantung semata-mata pada tindakan negara.

Bagi korban pelanggaran HAM, Prinsip-Prinsip Panduan dapat berfungsi sebagai acuan untuk menilai apakah:

• Negara sudah menjalankan kewajiban untuk melindungi mereka.
• Perusahaan telah menghormati HAM dalam praktik bisnisnya.
• Tersedia mekanisme pemulihan yang efektif dan dapat diakses.

Walaupun Prinsip-Prinsip Panduan tidak memiliki mekanisme pengaduan tersendiri, korban dan masyarakat sipil dapat:

• Mengajukan keluhan ke National Contact Point OECD melalui prosedur specific instance (bagi negara anggota).
• Menggunakan kerangka Prinsip-Prinsip Panduan dalam proses Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB.

Beberapa kelompok memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak negatif kegiatan bisnis, misalnya:

• Perempuan dan anak.
• Kelompok minoritas, masyarakat adat, dan migran.
• Penyandang disabilitas dan kelompok yang sudah termarjinalkan.

Prinsip-Prinsip Panduan menekankan bahwa:

• Implementasi harus dilakukan secara non-diskriminatif dengan perhatian khusus pada hak dan kebutuhan kelompok rentan.
• Negara wajib mengacu pada berbagai konvensi internasional terkait perlindungan kelompok-kelompok tersebut.
• Perusahaan harus memasukkan perspektif kerentanan ini dalam penilaian dampak (human rights impact assessment).

Artinya, perusahaan mungkin perlu merujuk standar tambahan yang spesifik, seperti:

• Instrumen HAM untuk masyarakat adat.
• Konvensi tentang hak anak, hak perempuan, dan buruh migran.

Perusahaan juga perlu menyadari bahwa laki-laki dan perempuan dapat mengalami dampak yang berbeda, sehingga pendekatan yang peka gender menjadi penting.

Banyak aktor lain yang berperan penting dalam implementasi Prinsip-Prinsip Panduan, antara lain:

• Investor dan lembaga keuangan.
• Asosiasi industri dan kamar dagang.
• Forum multi-pemangku kepentingan.
• Lembaga HAM nasional dan serikat pekerja.
• Organisasi masyarakat sipil dan media.

Mereka dapat:

• Mengembangkan pedoman, standar, dan alat bantu implementasi.
• Melakukan advokasi kebijakan dan pemantauan.
• Menyediakan mekanisme pengaduan dan mediasi tertentu.

Bersamaan dengan pengesahan Prinsip-Prinsip Panduan pada 16 Juni 2011, Dewan HAM PBB juga membentuk Working Group on Business and Human Rights. Kelompok kerja ini:

• Terdiri dari lima ahli independen dengan keterwakilan geografis yang seimbang.
• Bertugas mempromosikan diseminasi dan implementasi Prinsip-Prinsip Panduan di seluruh dunia.
• Merupakan bagian dari mekanisme prosedur khusus Dewan HAM PBB.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui: situs resmi OHCHR – Working Group on Business and Human Rights .

Forum Bisnis dan HAM adalah ajang global tahunan yang mempertemukan:

• Perwakilan negara dan organisasi internasional.
• Perusahaan, asosiasi bisnis, dan investor.
• Lembaga HAM nasional, serikat pekerja, akademisi, dan NGO.

Forum ini bertujuan untuk:

• Membahas tren dan tantangan implementasi Prinsip-Prinsip Panduan.
• Mempromosikan dialog dan kerja sama antar pemangku kepentingan.
• Menggali praktik baik di berbagai sektor dan konteks negara.

Berbagai panduan praktis tentang implementasi Prinsip-Prinsip Panduan tersedia dan terus berkembang. Anda dapat menemukan referensi dan materi edukasi di: Berita dan Perpustakaan – bisnisdanham.id .

Selain itu, sejumlah organisasi internasional dan lembaga sektor spesifik telah menerbitkan panduan terkait:

• Penerapan Prinsip-Prinsip Panduan di sektor ekstraktif, keuangan, manufaktur, dll.
• Pendekatan HAM terhadap isu-isu khusus seperti masyarakat adat, gender, atau anak.

Panduan-panduan ini dapat menjadi titik awal yang baik bagi perusahaan untuk membangun kebijakan, melakukan uji tuntas HAM, dan mengembangkan mekanisme pengaduan serta pemulihan.

Kewajiban Negara untuk melindungi berarti pemerintah harus mencegah pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Negara wajib memastikan bahwa bisnis tidak merugikan manusia, baik melalui:

• Penyusunan regulasi dan kebijakan yang tepat.
• Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
• Mekanisme pemulihan bagi pihak terdampak.

Dalam konteks ini, Negara bukan hanya menganjurkan tetapi berkewajiban untuk bertindak secara nyata melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas bisnis.

Negara dapat memastikan perusahaan menghormati HAM melalui:

• Penerapan undang-undang ketenagakerjaan, lingkungan, pertanahan, dan HAM.
• Persyaratan izin operasional berbasis HAM.
• Standar uji tuntas HAM dalam aktivitas bisnis dan rantai pasok.
• Insentif bagi perusahaan yang patuh dan sanksi bagi pelanggar.

Semakin konsisten pemerintah menegakkan HAM, semakin sehat pula iklim bisnis dan persaingan usaha.

Tidak. Negara memiliki tanggung jawab tetap untuk melindungi HAM dan tidak dapat mengalihkan kewajiban tersebut kepada perusahaan. Namun, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab mereka sendiri untuk menghormati HAM.

Dengan kata lain, kedua pihak tidak bisa “saling menggantikan”. Jika salah satu gagal, kewajiban pihak lainnya tetap berjalan.

Menghormati HAM berarti perusahaan tidak boleh menyebabkan, ikut serta, atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM — baik dalam operasional internal maupun melalui hubungan bisnisnya (supplier, kontraktor, mitra, dan agen).

Tanggung jawab ini berlaku bagi:

• Semua ukuran perusahaan — kecil, menengah, maupun besar.
• Semua sektor — industri, jasa, pertambangan, finansial, dan lainnya.
• Seluruh rantai pasok lokal maupun global.

Perusahaan dapat melakukan penghormatan HAM melalui penerapan Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence) yang meliputi:

• Identifikasi risiko terhadap manusia (bukan hanya risiko bisnis).
• Pencegahan dan mitigasi dampak negatif.
• Monitoring efektivitas kebijakan dan tindakan.
• Pelaporan dan komunikasi tanggung jawab HAM secara transparan.

Uji tuntas HAM membantu perusahaan mencegah konflik, mengurangi risiko litigasi, dan meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan.

Tidak. Kegiatan CSR seperti bakti sosial, beasiswa, sponsor pendidikan, atau pembangunan fasilitas publik tidak menggantikan kewajiban perusahaan untuk mencegah pelanggaran HAM.

Menghormati HAM selalu menjadi prioritas utama — sebelum CSR dan bukan sebagai cara “menyeimbangkan” dampak buruk.

Akses pemulihan berarti individu atau kelompok yang terdampak oleh pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis harus:

• Dapat mengajukan keluhan atau laporan pelanggaran.
• Mendapatkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak.
• Mendapatkan pemulihan — seperti kompensasi, restitusi, jaminan keamanan, atau pemulihan sosial.

Pemulihan tidak hanya berbentuk kompensasi finansial, tetapi juga pemulihan terhadap martabat dan keadilan bagi korban.

Tanggung jawab untuk memastikan pemulihan mencakup:

• Negara — menyediakan mekanisme pemulihan berbasis hukum dan non-hukum.
• Perusahaan — menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian internal yang aman dan mudah diakses.

Kedua pihak harus memastikan bahwa mekanisme tersebut dapat diakses oleh kelompok rentan tanpa takut terhadap intimidasi maupun pembalasan.

Tidak. Mekanisme pemulihan dapat ditempuh melalui:

• Proses litigasi / pengadilan.
• Mekanisme non-yudisial — seperti mediasi, arbitrase, lembaga independen, atau mekanisme keluhan perusahaan.

Proses non-yudisial sering memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan tidak rumit, asalkan proses tersebut adil, transparan, dan tidak memihak.