BAGIAN

Bagian 1.0

Apa itu Hak Asasi Manusia?

Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah standar dasar universal yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesetaraan bagi semua orang. HAM bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dicabut.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) diadopsi pada tahun 1948 seusai Perang Dunia ke-2. Deklarasi ini menjadi dasar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM selama peperangan dahsyat di dunia. Sementara Pemerintahan Indonesia telah mengadopsi pasal-pasal Deklarasi Universal HAM melalui pasal 27 dan pasal 28 mengenai HAM di Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia seperti DUHAM dan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional ditandatangani dan diratifikasi oleh negara sebagai bentuk komitmen yang mengikat secara hukum internasional. Efek dari ratifikasi perjanjian internasional HAM ialah negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memfasilitasi akses agar terpenuhinya HAM.

Walaupun perusahaan tidak bertanggung jawab secara langsung dalam perjanjian internasional, DUHAM mencantumkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia.

Apa yang dimaksud perusahaan menghormati Hak Asasi Manusia? Baca Prinsip Dasar perusahaan menghormati HAM

Bagian 1.1

HAM apa saja yang harus dihormati oleh perusahaan?

Jawaban yang singkat adalah: semua hak asasi manusia yang diakui. Justru perusahaan dan para pemangku kepentingan akan dirugikan apabila mereka membatasi hak asasi yang harus diperhatikan. Karena hak asasi manusia yang tidak ada di “daftar” juga memiliki nilai materialitas—yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran atau beban biaya yang nyata bagi perusahaan.

Instrumen hukum HAM internasional

Instrumen Dasar Hak Asasi Manusia Internasional adalah:

  1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
  2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB);
  3. dan Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak  Sipil dan  Politik (KIHSP);
  4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
  5. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
  6. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB)
  7. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
  8. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan
  9. Konvensi Hak Anak
  10. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
  11. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
  12. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas

 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyediakan dasar bagi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Mengenai  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik, yang merupakan instrumen-instrumen hukum internasional yang mengikat secara hukum. Pasal-pasal di kedua perjanjian internasional ini mencerminkan dan menjelaskan lebih jauh pasal-pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Penjelasan penerapan pasal-pasal tertentu untuk bisnis dapat dilihat di buku Human Rights Translated: A Business Reference Guide.

Instrumen hukum perburuhan internasional

Selain standar-standar hak asasi manusia yang terdapat pada Instrumen Dasar Hak Asasi Manusia, perusahaan juga diharapkan untuk melihat konvensi inti dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Terdapat delapan konvensi inti, yang dikelompokkan ke dalam empat norma-norma dasar perburuhan. Setiap norma meliputi dua konvensi (angka-angka yang diberikan adalah nomor dari konvensi yang dimaksud):

  1. Kebebasan untuk berserikat (Konvensi ILO 87) dan pengakuan yang efektif tentang hak untuk perjanjian kerja bersama (Konvensi ILO 98);
  2. Penghapusan semua bentuk kerja paksa (Konvensi ILO 29 & Konvensi ILO 105);
  3. Penghapusan efektif atas pekerja anak (Konvensi ILO 138 & Konvensi ILO 182);
  4. Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan (Konvensi ILO 100 & Konvensi ILO 111).

Bagaimana norma-norma hak pekerja dan standar HAM berhubungan?

Hak atas Perjanjian Kerja Bersama merupakan turunan dari hak untuk membentuk serikat pekerja, bergabung dengan serikat pekerja, dan hak untuk mogok kerja di (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 8), yang akhirnya menjadi dasar untuk hak atas pekerjaan yang adil dan menguntungkan serta untuk bergabung dengan serikat pekerja (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 23). Penghapusan pekerja anak secara efektif berasal dari hak atas perlindungan untuk anak (Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan  Politik, Pasal 24) dan hak atas pendidikan (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 13-14), yang kemudian menjadi dasar dari hak atas standar hidup yang layak (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25) dan hak atas pendidikan (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 26)

Bagian 1.2

Apa hubungan Hak Asasi Manusia dan UN Sustainable Development Goals (SDGs)?

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Banyak perusahaan yang tertarik untuk mengimplementasikan framework SDGs dalam praktik keberlanjutan perusahaan. Klik disini untuk tahu cara melaporkan kegiatan perusahaan sesuai dengan indikator SDGs.

 

Lalu apa hubungan antara HAM dan SDGs?

Secara tidak langsung SDGs sudah tercakup dalam instrumen HAM internasional. Contohnya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya berkaitan erat dengan tujuan SDG dalam mengentaskan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi dan hak kerja yang layak. Sementara Hak-Hak Sipil dan Politik juga bersinggungan dengan tujuan SDG no. 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat serta pengurangan ketidaksetaaraan.

 

Laporan Keberlanjutan Perusahaan dan Tujuan SDGs

Berdasarkan laporan perkembangan Global Compact tahun 2018, 89% perusahaan anggota Global Compact di Asia Pasifik menyelaraskan laporan keberlanjutan perusahaan dengan target SDGs. Dibawah ini adalah bagan menunjukan komposisi SDGs pelaporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan di Asia pasifik.

Sumber: Global Compact 2018 Progress Report: Asia Pacific Analysis



Referensi

BAB 2 : Apa hubungan antara Bisnis dan HAM?