Bagian 2.0

Melaksanakan Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati HAM

Bagian 2.1

Hal apa saja yang diperlukan perusahaan untuk meghormati HAM?

Prinsip Bisnis dan HAM PBB dengan jelas menyatakan bahwa perusahaan seharusnya memiliki hal-hal dibawah ini:

  1. Pernyataan kebijakan komitmen perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia yang dicantumkan di seluruh operasional organisasi perusahaan
  2. Proses Uji Tuntas HAM untuk:
  • Menilai dampak HAM aktual dan potensial;
  • Mengintegrasikan dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil temuan dampak HAM;
  • Pelacakan efektivitas respon yang telah diambil oleh perusahaan;
  • Mengkomunikasikan secara eksternal atas tindakan yang telah diambil perusahaan untuk mengatasi dampak.
  1. Proses-proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM yang merugikan yang mereka hasilkan atau ketika mereka terlibat.

 

Hal-hal ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab Panduan Uji Tuntas HAM

 

Perkembangan Perusahaan dalam Menjalankan Keberlanjutan

Berdasarkan UN Global Compact Progress Report 2018: Asia Pacific Analysis, anggota Global Compact memiliki fokus yang berbeda-beda dalam menjalankan keberlanjutan. Grafik dibawah ini menunjukan komposisi usaha perusahaan dalam menjalankan keberlanjutan.

Sumber: UN Global Compact Progress Report 2018: Asia Pacific Analysis

Perusahaan sudah banyak yang bertindak sesuai SDGs dan menunjukan komitmen akan keberlanjutan melalui komuniasi dengan public. Akan tetapi masih sedikit perusahaan yang mempraktikan analisa dampak HAM.

Bagian 2.2

Bagaimana perusahaan dapat menganalisa dampak usaha terhadap HAM?

Untuk menganalisa dampak usaha terhadap HAM, perusahaan harus memperhatikan tiga faktor yang saling berhubungan:

  1. Kegiatan perusahaan itu sendiri

Bagaimana kegiatan perusahaan itu sendiri mempengaruhi hak asasi manusia?

  1. Hubungan-hubungan perusahaan

Bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia melalui hubungan dan kemitraan yang terkait dengan kegiatan bisnis (contoh:pemasok, kontraktor, konsumen, pemerintah, dll)?

  1. Konteks negara dan kondisi lokal

Bagaimana konteks negara tertentu dan kondisi lokal (faktor sosial, politik, dan ekonomi) bisa berdampak terhadap hak asasi manusia?

Tabel di bawah ini menyediakan beberapa contoh-contoh dampak perusahaan. Akan tetapi, urutan penyajiannya tidak menunjukkan hierarki tentang mana yang lebih penting.

Dampak kegiatan dan kemitraan perusahaan

Kontribusi Langsung atau Kontribusi Tidak Langsung?

Perbedaan antara 2a (“kontribusi langsung”) dan 2b (kontribusi tidak langsung) itu kecil, tetapi penting. Kontribusi langsung di sini diartikan sebagai kontribusi yang secara aktif mendorong rekan bisnis untuk melanggar hak asasi manusia. Misalnya, meminta waktu pengiriman sangat ketat sehingga pemasok hampir tidak mempunyai pilihan lain selain membuat para pekerja bekerja lembur yang berlebihan atau beresiko kehilangan kontrak.

Kontribusi tidak langsung mengacu pada kontribusi di mana perusahaan memasuki atau menjalin hubungan dengan rekan bisnis yang melanggar hak asasi manusia, meskipun tindakan perusahaan pembeli tidak membuat pelanggarannya semakin buruk. Perbedaan ini penting, karena kontribusi langsung dapat ditangani (paling tidak sebagian) dengan mengubah perilaku sendiri, sedangkan kontribusi tidak langsung pada pelanggaran hanya bisa dihentikan melalui perubahan perilaku rekan bisnis atau dengan benar-benar meninggalkan hubungan kerjasama tersebut.

Bagian 2.3

Bagaimana Perusahaan Dapat Menentukan Tanggung Jawab Mereka?

Tanggung jawab yang timbul dari analisa dampak HAM perusahaan

  1. Kegiatan perusahaan itu sendiriSaat mengidentifikasi akibat negatif apa yang dapat ditimbulkan perusahaan, maka situasi yang paling jelas adalah tanggung jawab perusahaan atas kegiatan mereka sendiri.Contohnya, jika sebuah perusahaan membahayakan para pekerja karena tidak mempunyai prosedur keselamatan yang cukup di tempat kerja, maka perusahaan bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi tersebut. Sama halnya dengan perusahaan tidak boleh diskriminatif dalam perekrutan tenaga kerja mereka pada aspek- aspek yang tidak relevan dengan pekerjaan tersebut.
  1. Hubungan-hubungan perusahaan
    Perusahaan juga harus bercermin kepada diri sendiri sebelum menyalahkan pemasok. Contohnya perusahaan bertanggung jawab ketika memberi tekanan dan dorongan kepada rekan bisnis yang menyebabkan dampak HAM yang merugikan. Perubahan rancangan produk yang diberitahukan pada menit-menit terakhir dan margin keuntungan yang sangat kecil dapat menyebabkan peningkatan kerja lembur dan juga meningkatnya kecenderungan pemasok untuk mempekerjakan anak-anak untuk memenuhi persyaratan yang ada di kontrak. Perusahaan pembeli harus mempertimbangkan konsekuensi dari situasi-situasi seperti ini.Kontribusi secara tidak langsung atas pelanggaran hak asasi manusia dapat berupa keterlibatan dalam kerjasama dengan pemasok yang tidak memiliki kapasitas, pengetahuan, atau kemauan untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.Apakah perusahaan sudah berusaha mempromosikan bisnis dan HAM kepada mitra bisnis?Jika rekan bisnis tidak atau kurang memiliki kapasitas untuk menghormati hak asasi manusia, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk membantu membangun kapasitas tersebut. Di kasus yang lain, perusahaan dapat meminta pemerintah setempat untuk membantunya menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia.Jika perusahaan yang melanggar kurang mempunyai pengetahuan, contohnya tentang standar keselamatan yang layak, maka pengetahuan seperti itu dapat dibagikan antara perusahaan satu dengan lainnya. Akan tetapi, ketika rekan bisnis (contoh: pemerintah) dikategorikan menolak hak asasi manusia dan tidak mempunyai keinginan untuk berubah, maka sebuah perusahaan sebaiknya mempertimbangkan kembali hubungan yang ada.
  1. Konteks negara dan kondisi lokal
    Di kasus-kasus lainnya, sebuah perusahaan dapat bekerjasama dengan sebuah pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia di wilayah-wilayah yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan usaha perusahaan.

Mempertimbangkan Hak Asasi Manusia semua pihak yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan perusahaan

Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka sudah mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan menghormati HAM berbagai pihak terkait.

 

Dampak Internal

Pemetaan dampak perusahaan terhadap pihak-pihak internal dapat dipetakan sebagai berikut:

Sumber: Komnas HAM, 2017.

Dampak terhadap Lingkungan Hidup

Sedangkan peta dampak korporasi terhadap lingkungan hidup dapat dipetakan melalui diagram di bawah ini.

Dampak terhadap Komunitas

Kemudian peta dampak korporasi terhadap komunitas setempat dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

Sumber: Komnas HAM, 2017.

Inisiatif industri dan sektor sebagai standar

Menentukan dampak dan tanggung jawab perusahaan atas HAM seringkali tergantung pada konteks sektor masing-masing industri. Inisiatif Industri dan sektor dapat merefleksikan standar-standar tanggung jawab perusahaan sehubungan dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, ini akan berguna bagi perusahaan untuk membangun wadah mereka melalui organisasi-organisasi sektor mereka (contoh Fair Wear Foundation dan Fair Labor Association (pakaian), International Council on Mining and Metals, International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (pertambangan). Inisiatif atas topik-topik tertentu juga dapat membantu (contoh Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia, Prinsip-Prinsip Equator untuk Pembiayaan Proyek). Perusahaan juga mungkin dapat mempertimbangkan inisiatif-inisiatif-umum seperti Prinsip-Prinsip Global Compact dan Pedoman- Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional.

Referensi

  • ELSAM dan Komnas HAM (2017), Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM.
  • Global Compact, “Global Compact 2018 Progress Report: Asia Pacific Analysis”, 2018.
  • Inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2010), “Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan,” Den Haag: Global Compact Network Netherlands
  • INFID, “Kertas Kebijakan: Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia, 2018.
  • Kementerian Luar Negeri, “Draf Panduan Bisnis dan HAM versi 13 Desember 2018”, Jakarta, 13 Desember 2018.
  • Shift, Oxfam and Global Compact Network Netherlands, “Doing Business with Respect for Human Rights: A Guidance Tool for Companies”, 2016.
  • Ilustrasi: www.freepik.com

Kerangka Kerja : Akses Pemulihan