Hak Asasi Manusia (HAM) adalah standar dasar universal yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesetaraan bagi semua orang. Baca lebih lanjut tentang Hak Asasi Manusia.

HAM banyak manfaatnya bagi perusahaan, yaitu melindungi nilai-nilai perusahaan anda, melindungi keuntungan perusahaan anda, dan meningkatkan keuntungan perusahaan anda. Baca lebih lanjut.

Prinsip-prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka “Melindungi, Menghormati dan Pemulihan” adalah seperangkat 31 prinsip yang diarahkan untuk Negara dan perusahaan yang mengklarifikasi tugas dan tanggung jawab mereka untuk melindungi dan menghormati

hak asasi manusia dalam konteks kegiatan bisnis dan untuk memastikan akses pemulihan yang efektif untuk individu dan kelompok yang terkena dampak kegiatan tersebut.

Prinsip-prinsip Panduan dikembangkan oleh John Ruggie, profesor di Universitas Harvard, dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB mengenai masalah hak asasi manusia dan perusahaan transnasional serta bisnis lainnya. Panduan Bisnis dan HAM dikembangkan sejak 2005 hingga 2011. Mandat Perwakilan Khusus didirikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2005 sebagai tanggapan  kekhawatiran yang berkembang tentang dampak kegiatan bisnis pada hak manusia dan kurangnya kejelasan tentang tanggung jawab hak asasi manusia perusahaan.

Sebanyak 47 konsultasi dan pertemuan diadakan selama periode enam tahun dengan semua kelompok pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, bisnis, masyarakat sipil dan masyarakat yang hak asasi manusianya telah dipengaruhi oleh kegiatan bisnis. Selain itu, konsultasi online global dilakukan pada 2010 tentang serangkaian konsep prinsip panduan. Konsultasi online ini menghasilkan ribuan tanggapan dari para pemangku kepentingan di lebih dari 100 negara.

Pada Juni 2011, Perwakilan Khusus mempresentasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang mengesahkannya.

Prinsip-Prinsip Panduan bukan merupakan instrumen internasional yang dapat diratifikasi oleh Negara, juga tidak menciptakan kewajiban hukum baru. Sebagai gantinya, mereka mengklarifikasi dan menguraikan implikasi dari ketentuan yang relevan dari standar HAM internasional yang ada, beberapa diantaranya mengikat secara hukum terhadap Negara, dan memberikan panduan tentang bagaimana cara menerapkannya. Prinsip-Prinsip Panduan merujuk dan berasal dari kewajiban negara yang ada di bawah hukum internasional. Hukum nasional biasanya sudah ada atau mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa kewajiban ini diterapkan dan ditegakkan secara efektif. Ini berarti bahwa unsur-unsur Prinsip Panduan mungkin dapat tercermin dalam hukum nasional yang mengatur kegiatan bisnis.

Tidak. Melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan yang terkait dengan bisnis diharapkan dari semua Negara, dan dalam kebanyakan kasus adalah kewajiban hukum berdasarkan ratifikasi perjanjian HAM internasional yang mengikat secara hukum. Kewajiban Negara untuk melindungi dalam Prinsip Panduan berasal dari kewajiban ini.

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia adalah harapan minimum semua perusahaan. Di beberapa Negara, hal itu terlihat dalam hukum nasional atau peraturan perusahaan. Perusahaan terikat oleh hukum nasional tersebut.

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia juga dapat dimasukkan dalam persyaratan kontrak yang mengikat antara perusahaan dan perusahaan dan pribadi mereka klien dan pemasok. Persyaratan seperti itu dalam banyak kasus dapat ditegakkan melalui pengadilan ketika pelanggaran terjadi. Prinsip-prinsip Panduan menyatakan bahwa perusahaan harus selalu memperlakukan risiko yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM berat sebagai masalah kepatuhan hukum.

Selanjutnya, sementara uji tuntas hak asasi manusia dan pemulihan mungkin tidak selalu diwajibkan secara hukum, mereka diperlukan jika perusahaan ingin mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia.

Kegagalan untuk melakukan hal-hal di atas dapat membuat perusahaan tunduk pada “pengadilan opini publik” – yang terdiri dari karyawan, komunitas, konsumen, masyarakat sipil, serta investor. Jadi bisa ada konsekuensi hukum, keuangan, dan reputasi jika perusahaan gagal menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Prinsip Panduan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dipahami dengan berbagai cara. Pemahaman tradisional telah berfokus pada kontribusi sukarela perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat, amal dan upaya sosial dan lingkungan lainnya.

Upaya-upaya kegiatan semacam itu memang sejalan dan mendukung implementasi Prinsip-Prinsip Panduan, akan tetapi tetap ada perbedaan yang mendasar. Usaha CSR perusahaan yang membantu masyarakat tidak mengimbangi dampak HAM yang terjadi karena operasi bisnis perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman CSR yang berbeda telah muncul. Definisi ini berfokus pada tanggung jawab perusahaan untuk memahami dan mengatasi dampak bisnis pada masyarakat. Sehingga perusahaan dapat menghindari dampak buruk dan memaksimalkan manfaat. Ini adalah definisi CSR yang digunakan oleh Uni Eropa, antara lain. Definisi seperti itu dapat mencakup tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Prinsip Panduan.

Prinsip-prinsip Panduan mencerminkan peran negara dan perusahaan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Perusahaan tidak sendiri dalam bertindak untuk menghormati HAM, Negara harus memberikan kebijakan dan lingkungan peraturan yang tepat untuk mendorong penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia dan pertanggungjawaban atas dampak buruk.

Prinsip-prinsip Panduan menjelaskan bahwa perusahaan tunduk pada hukum negara tempat mereka beroperasi; Namun, mereka juga mengakui bahwa mungkin ada situasi di mana suatu negara tidak memiliki kapasitas kelembagaan untuk menegakkan hukum dan peraturan nasional terhadap perusahaan, khususnya yang transnasional, atau mungkin tidak mau melakukannya.

Dalam beberapa kasus, lingkungan hukum nasional dapat bertentangan dengan standar HAM internasional, termasuk kewajiban yang dilakukan oleh Negara. Prinsip-prinsip Panduan memberikan kerangka kerja bagi Negara, perusahaan dan lainnya untuk memahami peran mereka yang berbeda tetapi saling melengkapi dan tindakan yang diperlukan untuk secara efektif mencegah dan mengatasi dampak buruk yang terkait dengan kegiatan bisnis.

Masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM dapat menggunakan kerangka Panduan Bisnis dan HAM sebagai standar kriteria perlindungan negara, penghormatan perusahaan, dan pemulihan yang efektif.

Namun, perlu dicatat bahwa, walaupun Prinsip Panduan tidak dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas, ada mekanisme internasional lain yang dapat mempertimbangkan kekhawatiran tentang dampak bisnis terhadap hak asasi manusia. Contohnya OECD menerima keluhan pelanggaran HAM perusahaan melalui “specific instance” prosedur. Masyarakat sipil juga bisa menggunakan Panduan Bisnis dan HAM dalam pelaporan Universal Periodic Review melalui mekanisme Dewan HAM PBB.

Beberapa kelompok mungkin menghadapi peningkatan risiko dampak negatif dari kegiatan bisnis. Khususnya, mereka yang sudah dipinggirkan atau dikecualikan dalam masyarakat, seperti yang sering terjadi pada perempuan, minoritas, migran, penyandang cacat atau masyarakat adat, mungkin lebih rentan terhadap dampak buruk atau mungkin mengalami dampak berbeda. Kelompok lain, seperti anak-anak, mungkin juga rentan dalam keadaan tertentu dan memerlukan perlindungan yang berbeda. Prinsip-prinsip Panduan secara eksplisit menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang tidak diskriminatif, dengan perhatian khusus diberikan pada hak-hak dan kebutuhan individu dari kelompok-kelompok tersebut.

Kewajiban Negara untuk melindungi terhadap dampak buruk hak asasi manusia dari kegiatan bisnis termasuk dalam kewajiban negara berdasarkan konvensi internasional yang melidugi hak-hak kelompok khusus (wanita, buruh migran, anak, dll.). Prinsip-prinsip Panduan menekankan pentingnya mengatasi risiko kekerasan berbasis gender dan seksual di daerah yang terkena dampak konflik. Panduan tersebut juga menggarisbawahi bahwa tugas Negara untuk memastikan akses terhadap pemulihan melibatkan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan terhadap mekanisme pemulihan hukum, termasuk di mana kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat adat atau migran, mungkin menghadapi hambatan ketika mengakses pengadilan.

Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati termasuk penilaian potensi atau dampak aktual terhadap hak asasi manusia. Penilaian ini harus memberikan perhatian khusus pada dampak pada individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berisiko tinggi terhadap kerentanan dan marginalisasi. Lebih khusus lagi, Prinsip Panduan menetapkan bahwa perusahaan harus menghormati hak-hak kelompok atau populasi tertentu yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Ini berarti bahwa perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan standar dan instrumen hak asasi manusia tambahan, seperti yang berkaitan dengan masyarakat adat; perempuan; minoritas nasional atau etnis, agama dan bahasa; anak-anak; para penyandang cacat; dan pekerja migran dan keluarga mereka. Perusahaan juga harus mempertimbangkan bagaimana pria dan wanita dapat menghadapi risiko yang berbeda atau mengalami dampak yang berbeda.

Sejumlah organisasi dan kelompok, termasuk investor, asosiasi industri, organisasi multi pemangku kepentingan, lembaga HAM nasional, serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil, dapat — dan banyak yang sudah menggunakan Prinsip Panduan untuk mengembangkan kebijakan dan proses bisnis dan HAM mereka sendiri. , termasuk pekerjaan lobi dan advokasi. Misalnya, banyak lembaga HAM nasional menyebarkan informasi tentang bisnis dan HAM atau mengadvokasi pengembangan rencana aksi nasional untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan. Beberapa forum multi-stakeholders bahkan memiliki mandat untuk menyediakan mekanisme pengaduan untuk keluhan HAM terkait bisnis.

Ketika Dewan Hak Asasi Manusia mengesahkan Prinsip Panduan 16 Juni 2011, Dewan itu juga memutuskan untuk menunjuk Kelompok Kerja mengenai masalah hak asasi manusia dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya untuk mempromosikan diseminasi dan implementasinya di seluruh dunia. Kelompok Kerja terdiri dari lima ahli independen dan secara geografis seimbang. Para ahli dapat melayani untuk jangka waktu maksimum enam tahun. Kelompok Kerja adalah bagian dari sistem prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia. Baca lebih lanjut soal Kelompok Kerja di Website OHCHR

Forum ini terbuka untuk partisipasi semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk Negara, badan-badan PBB lainnya, organisasi internasional, lembaga HAM nasional, perusahaan, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademisi dan organisasi non-pemerintah.

Mandat Forum termasuk membahas tren dan tantangan dalam pelaksanaan Prinsip-Prinsip Panduan, mempromosikan dialog dan kerja sama, mengeksplorasi tantangan yang dihadapi di sektor-sektor tertentu atau lingkungan operasional atau dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok tertentu, dan mengidentifikasi praktik-praktik yang baik.

Beberapa organisasi telah mengeluarkan sarana edukasi dan panduan yang dapat dilihat di Berita dan Perpustakaan. Sejumlah organisasi telah mengeluarkan panduan mereka sendiri tentang bagaimana menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan dalam sektor-sektor tertentu, seperti sektor ekstraktif, atau dalam kaitannya dengan isu-isu spesifik, seperti hak-hak masyarakat adat. Bimbingan semacam itu terutama diarahkan pada perusahaan.

Baca lebih lanjut Prinsip dasar tanggung jawab HAM negara.

Regulasi, legislasi, dan penegakan hukum yang tepat memang bagian penting dan perlu dari tugas Negara untuk melindungi dari penyalahgunaan hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Akan tetapi, Prinsip-prinsip Panduan tidak hanya berfokus pada regulasi dan penegakan hukum. Mereka juga mengakui bahwa Negara memiliki serangkaian perangkat hukum, kebijakan, dan ekonomi yang tersedia untuk memastikan penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tentang tugas Negara untuk melindungi panggilan untuk insentif serta sanksi, dengan ruang untuk bimbingan, dukungan dan pengembangan kapasitas bersama dengan pendekatan peraturan dan hukuman, jika diperlukan. Negara harus menggunakan berbagai langkah dalam kombinasi, yang relevan untuk memastikan kecukupan dan keefektifan. Inilah yang disebut sebagai campuran tindakan yang cerdas.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah focal point nasional Bisnis dan HAM. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komnas HAM telah memiliki berbagai dokumen dan kegiatan untuk mempromosikan Bisnis dan HAM di Indonesia. Kementerian-kementerian lain juga memiliki berbagai peraturan yang terkait dengan Bisnis dan HAM. Untuk lebih lanjut, klik disini untuk melihat contoh implementasi Bisnis dan HAM oleh pemerintah Indonesia.

Prinsip-prinsip Panduan tidak menentukan bagaimana Negara harus menerapkannya. Namun, beberapa mekanisme internasional dan regional telah merekomendasikan bahwa Negara-negara harus mengembangkan rencana aksi nasional tentang bisnis dan hak asasi manusia untuk memastikan implementasi Prinsip-Prinsip Panduan. Rencana aksi nasional dapat menjadi sarana bagi Negara untuk meningkatkan koordinasi di antara berbagai departemen pemerintah yang relevan dengan implementasi Prinsip-Prinsip Panduan, dan dapat menyediakan wahana untuk diskusi multi-pihak di tingkat nasional. Rencana aksi nasional juga dikatakan menawarkan cara yang fleksibel namun terstruktur untuk mengidentifikasi kebijakan nasional dan opsi pengaturan, menciptakan transparansi dan mengkaji kemajuan. Sebagai contoh, Kelompok Kerja bisnis dan hak asasi manusia telah merekomendasikan bahwa Negara-negara harus mengembangkan rencana tersebut. Komisi Eropa telah mengundang semua Negara anggota Uni Eropa untuk mengembangkan rencana aksi nasional, dan Dewan Eropa telah meminta anggotanya untuk melakukan hal yang sama.

Risiko keterlibatan bisnis dalam pelanggaran HAM berat — yakni, berskala besar, parah, atau sistematis — sangat tinggi di wilayah yang terkena dampak konflik. Dalam situasi seperti itu, rezim hak asasi manusia jarang berfungsi— misalnya, karena Negara tidak memiliki kontrol yang efektif atas wilayah tersebut atau tidak mampu/ mau melindungi hak asasi manusia, atau karena wilayah tersebut secara de facto dikendalikan oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Memang, pelanggaran HAM berat seringkali merupakan indikator konflik aktual atau potensial. Peningkatan risiko ini membutuhkan uji tuntas yang lebih tinggi dari perusahaan yang beroperasi di bidang tersebut, serta perhatian khusus dari Negara untuk membantu memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan atau berkontribusi terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini dapat menimbulkan tantangan khusus di mana tidak ada lembaga pemerintah atau perlindungan hukum yang efektif, seperti yang sering terjadi di daerah yang terkena dampak konflik. Sementara Negara “tuan rumah” (negara yang beroperasi) memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia bahkan dalam situasi konflik, seperti yang dinyatakan di atas, seringkali tidak dapat melakukannya. Dalam situasi seperti itu, Negara “rumah” (Negara tempat perusahaan didirikan atau memiliki kantor pusat atau kursi utama) memiliki tanggung jawab untuk terlibat dengan perusahaan tersebut untuk membantu mereka mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi risiko hak asasi manusia, termasuk dari kegiatan mereka dan hubungan bisnis. Negara juga harus menolak akses ke dukungan publik atau layanan untuk perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat dan menolak untuk mengatasi situasi tersebut.

Baca lebih lanjut Prinsip dasar tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM.

Perusahaan perlu tahu dan menunjukkan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia. Mereka tidak dapat melakukannya kecuali mereka memiliki kebijakan dan proses tertentu di tempat. Pertama, perusahaan harus melembagakan komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Kedua, mereka harus melakukan Uji Tuntas HAM yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan memperhitungkan dampak hak asasi manusia mereka. Terakhir, mereka harus memiliki proses untuk memungkinkan remediasi atas dampak buruk HAM yang mereka sebabkan atau kontribusikan.

Karena perusahaan dapat memiliki dampak pada hampir seluruh spektrum hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tanggung jawab mereka untuk menghormati berlaku untuk semua hak tersebut. Paling tidak, ini berarti hak-hak dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dalam dua Perjanjian Internasional tentang sipil dan politik dan ekonomi, sosial dan budaya; dan dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip Mendasar dan Hak-hak di Tempat Kerja, yang mencakup delapan konvensi inti ILO.

Bergantung pada konteksnya, termasuk di mana perusahaan menimbulkan risiko bagi individu yang termasuk dalam kelompok atau populasi tertentu yang memerlukan perhatian khusus, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan standar HAM internasional tambahan. Sebagai contoh, perusahaan yang mungkin berdampak pada hak-hak anak juga harus memperhatikan hak-hak khusus yang diabadikan dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Dalam praktiknya, perusahaan di industri atau konteks tertentu akan berhadapan lebih sering dengan dampak HAM. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa tanggung jawab untuk menghormati berlaku di semua hak.

Tidak. Hukum hak asasi manusia internasional membebankan kewajiban hukum pada Negara untuk mempromosikan dan memenuhi hak asasi manusia. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia mengharuskan perusahaan untuk tidak melanggar hak asasi manusia, tetapi tidak mengharuskan mereka untuk melampaui itu untuk mempromosikan dan memenuhi hak asasi manusia.

Perusahaan tetap bisa jika memilih untuk mempromosikan dan membantu memenuhi hak asasi manusia. Kegiatan tersebut dapat berupa komitmen sukarela atau disyaratkan oleh kontrak dalam beberapa keadaan. Tetapi kegiatan tambahan semacam itu bukan bagian dari tanggung jawab dasar universal yang harus dimiliki semua perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, dan mereka tidak dapat digunakan untuk mengimbangi atau memberi kompensasi atas kegagalan memenuhi tanggung jawab ini. Namun demikian, banyak perusahaan memilih untuk mendukung hak asasi manusia.

Penandatangan Global Compact berkomitmen untuk “mendukung dan menghormati” hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam yang pertama dari sepuluh prinsip Global Compact. Untuk contoh tentang bagaimana bisnis dapat mendukung hak asasi manusia, lihat situs web United Nations Global Compact: www.unglobalcompact.org.

Ketika hukum nasional mengharuskan perusahaan untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional, menghormati hak asasi manusia akan menjadi kewajiban hukum.

Biasanya, beberapa situasi yang paling menantang bagi perusahaan muncul ketika hukum nasional secara langsung bertentangan dengan standar HAM internasional atau tidak sepenuhnya mematuhinya. Misalnya, undang-undang nasional suatu negara tidak boleh menyediakan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan atau mungkin membatasi hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat.

Jika lingkungan legislatif nasional membuat perusahaan mustahil untuk sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia, perusahaan diharapkan untuk mencari cara untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan untuk terus menunjukkan upaya untuk melakukannya. Ini bisa berarti, misalnya, memprotes tuntutan pemerintah, berusaha mengadakan dialog dengan pemerintah tentang masalah HAM, atau mencari pengecualian dari ketentuan hukum yang dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap HAM. Tetapi jika dari waktu ke waktu konteks nasional tidak memungkinkan untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk hak asasi manusia, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengakhiri operasinya di sana, dengan mempertimbangkan penilaian yang dapat dipercaya tentang dampak hak asasi manusia dari melakukan hal tersebut.

Baca lebih lanjut Dampak kegiatan dan kemitraan perusahaan.

Tidak, tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia adalah harapan dasar bagi semua perusahaan, terlepas dari ukuran, konteks operasi, sektor atau industri. Tidak boleh diasumsikan bahwa perusahaan yang lebih kecil memiliki potensi dampak atau aktual yang lebih kecil terhadap hak asasi manusia daripada entitas yang lebih besar. Namun, ukuran perusahaan akan sering mempengaruhi jenis pendekatan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Baca lebih lanjut Akses Atas Pemulihan

Ini adalah bagian dari tugas Negara untuk melindungi hak asasi manusia untuk memastikan bahwa ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam yurisdiksinya, mereka yang terkena dampak memiliki akses ke pemulihan yang efektif melalui peradilan, administrasi, legislatif atau cara lain yang sesuai. Mekanisme peradilan dan non-yudisial berbasis negara harus membentuk dasar dari sistem pemulihan yang lebih luas untuk pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis.

Tetapi juga tepat bagi perusahaan untuk melakukan upaya pemulihan, baik secara langsung atau melalui kerja sama dengan mekanisme pemulihan berbasis Negara atau non-Negara lainnya. Ini membentuk bagian dari akuntabilitas mereka sendiri. Dalam banyak kasus, perusahaan juga dapat menjadi tempat terbaik untuk menyediakan remediasi, terutama jika dampaknya dapat diidentifikasi dan diperbaiki sejak dini.

Walaupun mekanisme peradilan merupakan upaya utama untuk memastikan akses ke pemulihan, mekanisme non-yuridis berbasis Negara dan non-negara dapat memainkan peran penting dalam melengkapi dan menambah mekanisme peradilan. Dalam beberapa kasus orang yang terkena dampak mungkin lebih memilih mekanisme non-yudisial daripada mekanisme yudisial. Istilah mekanisme pengaduan non yudisial (kadang-kadang hanya disebut sebagai “mekanisme pengaduan”) digunakan dalam Prinsip Panduan untuk mencakup berbagai mekanisme yang menangani pengaduan atau perselisihan yang melibatkan perusahaan atau pemangku kepentingan mereka.

Mekanisme pengaduan non-yudisial dapat berupa prosedur atau proses apa pun sebagai wadah orang-orang yang terkena dampak dapat membawa pengaduan mereka terhadap perusahaan. Mekanisme ini juga sebaiknya memiliki proses untuk menyelesaikan pengaduan. Mekanisme tersebut dapat berbasis mediasi, ajudikatif atau mengikuti proses lain yang sesuai dengan budaya dan kompatibel dengan hak-atau kombinasi dari ini tergantung pada konteks, masalah yang bersangkutan, setiap kepentingan publik yang terlibat dan kebutuhan potensial para pihak.

Mekanisme pengaduan tingkat operasional adalah pengaduan non-yudisial. Mekanisme pengaduan dibuat atau disediakan oleh perusahaan di tingkat operasional.

Mekanisme pemulihan hukum dan non-hukum tidak eksklusif satu sama lain. Kadang-kadang korban dapat mencari pemulihan melalui mekanisme non yudisial, tetapi jika mereka tidak dapat memperoleh kepuasan, mereka dapat membawa keluhan mereka ke pengadilan di tahap selanjutnya. Proses yudisial dan non yudisial juga dapat ditempuh secara bersamaan. Beberapa mekanisme non-yudisial memiliki opsi “eskalasi” yudisial, seperti kemampuan untuk meminta hasil mereka ditegakkan oleh pengadilan.

Jika sebuah perusahaan telah menyebabkan atau berkontribusi pada dampak buruk hak asasi manusia, itu harus menyediakan atau bekerja sama dalam perbaikan. Perusahaan mungkin dapat memainkan peran langsung dalam menyediakan pemulihan yang tepat waktu dan efektif.

Dalam keadaan lain, pemulihan dapat diberikan oleh entitas selain perusahaan. Sebagai contoh, jika tuduhan pidana terlibat, perusahaan harus menunda proses pengadilan atau berdasarkan Negara daripada mengejar pemulihan langsung.

Mekanisme pengaduan tingkat operasional adalah cara formal yang didirikan atau disediakan oleh perusahaan sehingga individu atau kelompok dapat menyampaikan kekhawatiran tentang dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap mereka — termasuk, tetapi tidak secara eksklusif, dampak apa pun terhadap hak asasi manusia mereka.

Dalam Prinsip-Prinsip Panduan, istilah mekanisme pengaduan tingkat operasional mencakup mekanisme tingkat perusahaan dan mekanisme tingkat situs atau proyek. Mekanisme pengaduan tingkat operasional harus secara langsung dapat diakses oleh individu dan masyarakat yang mungkin terkena dampak buruk oleh perusahaan. Mereka biasanya dikelola oleh atau atas nama perusahaan, sendiri atau bekerja sama dengan orang lain, termasuk pemangku kepentingan eksternal yang relevan. Mekanisme pengaduan tingkat operasional memungkinkan orang-orang yang terkena dampak untuk melibatkan perusahaan secara langsung dalam menilai masalah dan mencari pemulihan dari segala kerugian.

Prinsip-prinsip Panduan merekomendasikan bahwa mekanisme pengaduan yang efektif harus: sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, kompatibel dengan hak, dan sumber pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan. Mekanisme keluhan tingkat operasional, yaitu, mekanisme yang ditetapkan oleh perusahaan, juga harus didasarkan pada keterlibatan dan dialog.