Salah satu unsur utama dari uji tuntas hak asasi manusia adalah mengembangkan pernyataan kebijakan. Membuat pernyataan kebijakan lebih dari menulis sebuah dokumen di atas kertas. Proses yang melahirkan sebuah pernyataan kebijakan tersebut biasanya melibatkan perencanaan dan konsultasi.

Pernyataan kebijakan HAM harus menunjukkan:

1) Mengekspresikan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dengan jelas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;

2) Instruksi dan pedoman pada pihak yang diharapkan untuk menerapkan kebijakan ini.

Divisi-divisi perusahaan yang terlibat

CSR: Dapat membawa keahlian tentang hak asasi manusia dan komitmen kebijakan keberlanjutan perusahaan yang lebih luas

Operasi bisnis: Membantu memastikan relevansi kebijakan serta penerimaan dan penerapan kebijakan

Hukum, audit internal, kepatuhan: Peninjauan kebijakan sehubungan dengan kewajiban hukum perusahaan dan verifikasi kepatuhan setelah kebijakan diadopsi

Manajemen senior: Dukungan dan persetujuan formal kebijakan

Hubungan pemerintah dan investor: Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada pemangku kepentingan

Sumber daya manusia: Menghubungkan kebijakan kepada pegawai

Komunikasi: Untuk membantu memastikan kebijakan diterjemahkan ke dalam bahasa operasional divisi internal perusahaan. Mendukung komunikasi kebijakan ke pihak eksternal perusahaan.

Mendapatkan persetujuan awal dari manajemen senior sangatlah penting. Persetujuan formal dari manajemen senior akan kebijakan hak asasi manusia akan memberikan staf yang lain dorongan untuk mematuhi pernyataan kebijakan.

Berdasarkan UN Global Compact Progress Report 2018, manajemen senior adalah katalis utama dalam menggerakan kebijakan HAM. Ternyata, 68% kebijakan HAM dinisiasi, dikembangkan, dan dievaluasi oleh CEO, sebagaimana terlihat pada figur dibawah ini:

Sumber: UN Global Compact Progress Report 2018

Sudah adakah kebijakan perusahaan yang menyangkut HAM?

Penting untuk mengidentifikasi kebijakan perusahaan tentang HAM yang sudah ada. Sudah banyak perusahaan mempunyai referensi tentang hak asasi manusia dalam prinsip-prinsip, visi, dan misi bisnis mereka atau telah menandatangani Global Compact. Banyak perusahaan hanya perlu membuat panduan tambahan daripada melakukan perubahan secara keseluruhan.

Apakah perusahaan telah menyentuh HAM secara implisit dalam kebijakan perusahaan?

Perusahaan-perusahaan mungkin telah menyentuh hak asasi manusia secara implisit, seperti kebijakan-kebijakan yang ada tentang kesehatan dan keselamatan, keberagaman dan inklusivitas, kebijakan-kebijakan tentang keamanan produk, dan hubungan masyarakat. Kebijakan-kebijakan seperti itu dapat kemudian digabungkan dalam pernyataan kebijakan hak asasi manusia.

Kebijakan perusahaan akan efektif jika kebijakan tersebut secara spesifik menyebutkan wilayah-wilayah hak asasi manusia yang dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan TI (Teknologi Informasi) mempunyai fokus yang spesifik mengenai hak atas privasi, sedangkan perusahaan manufaktur tekstil akan berfokus pada pengolahan limbah.

Fokus ini hanya bisa diekspresikan dalam kebijakan tersebut jika perusahaan telah melakukan penilaian awal tentang wilayah-wilayah beresiko utama dalam hak asasi manusia. Lihat Bab Asesmen Dampak HAM Hak Asasi Manusia untuk mengetahui cara menilai dampak HAM perusahaan.

Menjadi sangat penting agar para pemangku kepentingan utama yang menjadi subjek dari kebijakan ini berperan dalam proses menerapkan kebijakan. Perusahaan sebaiknya berkonsultasi dengan pemangku kepentingan sebagai “pemegang hak” meliputi para pekerja, pelanggan, dan kelompok-kelompok masyarakat yang dipengaruhi bisnis perusahaan. Sementara “pelaksana kebijakan” meliputi para manajer, staf khusus, dan semua pekerja tanpa terkecuali. Konsultasi dapat memperkaya isi dari kebijakan perusahaan dan dukungan untuk mengimplementasikan kebijakan HAM perusahaan.

Ada beberapa tingkatan kebijakan HAM yang dapat diadopsi perusahaan:

Referensi tingkat tinggi untuk hak asasi manusia

 Sebuah perusahaan dapat memasukkan referensi ke hak asasi manusia dalam nilai-nilai tingkat tinggi atau pernyataan visi dan misi mengenai penghormatan terhadap semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Referensi ini juga bisa dalam bentuk kutipan dari CEO perusahaan, komisaris, atau kepemimpinan senior.

Pernyataan kebijakan tentang hak asasi manusia

Pernyataan kebijakan harus memberikan kejelasan kepada staf dan pemangku kepentingan eksternal tentang apa yang diharapkan perusahaan dalam hal hak asasi manusia. Ini berarti harus disesuaikan dengan konteks masing-masing perusahaan (di sektor industri apa perusahaan beroperasi dan risiko HAM apa yang mempengaruhi perusahaan). Kebijakan tersebut perlu diperbarui dari waktu ke waktu untuk memasukkan pelajaran yang dipetik dan mencerminkan wawasan baru ke dalam tantangan hak asasi manusia perusahaan. Contoh-contoh kebijakan HAM perusahaan di dunia.

Panduan operasional berdasarkan divisi atau wilayah operasional perusahaan

Tiap divisi perusahaan memiliki dampak yang berbeda terhadap HAM. Kota, provinsi, atau negara di mana perusahaan beroperasi juga berpengaruh terhadap dampak yang harus diperhatikan. Contohnya, divisi sumber daya manusia dapat terlibat dalam praktik perekrutan diskriminatif di negara-negara di mana perempuan tidak diizinkan untuk bekerja di pekerjaan tertentu. Divisi SDM juga bisa mengiklankan pekerjaan yang bersifat diskriminatif. Divisi keamanan perusahaan yang berkolaborasi dengan kepolisian atau tentara dapat berisiko menggunakan kekuatan yang berlebihan yang berdampak atas HAM masyarakat sekitar. Contohnya, petugas keamanan menggunakan senjata yang mematikan untuk mengamankan masyarakat yang berdemo di situs operasional perusahaan.

Setelah disetujui, kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak yang akan menjalankan dan pihak yang mungkin terkena dampak.  Pegawai, mitra bisnis, kontraktor, pemasok perusahaan harus diberitakan karena merekalah yang akan menjalankan kebijakan perusahaan. Informasi juga perlu diberikan kepada masyarakat sekitar, investor, konsumen, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain yang mungkin terkena dampak.

Perusahaan akan perlu mempertimbangkan cara apa yang paling efektif dalam mengkomunikasikan kebijakan HAM kepada target audiens yang berbeda. Lihat Bab Mengkomunikasikan dan Menunjukan Kinerja.

Mengabaikan hak-hak tertentu tanpa analisis

Terkadang, perusahaan berargumen bahwa hak-hak tertentu tidak relevan dengan bisnis mereka tanpa melakukan pemetaan risiko hak asasi manusia atau berkonsultasi dengan para ahli yang tepat. Ketika perusahaan berfokus pada hak-hak tertentu dalam pernyataan kebijakan, ia harus dapat menjelaskan mengapa ia memilih fokus ini. Proses apa yang berada dan proses apa yang menyebabkannya, sejalan dengan proses identifikasi ‘isu-isu hak asasi manusia’ yang dijelaskan dalam Bab Asesmen Dampak HAM HAM.

Tidak membahas standar yang bertentangan

Staf perusahaan akan melihat kebijakan atau panduan operasional ketika mereka menghadapi permasalahan. Permasalahan sering melibatkan konflik antara norma lokal dan standar internasional atau standar perusahaan.

Sumber: www.freepik.com

Contohnya, ada beberapa kasus di mana pegawai perempuan di perusahaan menolak untuk naik pangkat karena tidak ingin menambah beban tanggung jawab sebagai ibu atau istri di keluarga. Di pihak lain, HRD dilarang melakukan diskriminasi walaupun pada kenyataannya pegawai laki-laki lebih cenderung menerima tawaran naik pangkat. Perbedaan antara implementasi di lapangan dan nilai-nilai ideal non diskriminatif perusahaan haruslah dibahas sehingga divisi HRD dapat melaksanakan panduan kebijakan. Pengakuan adanya konflik antara norma juga menjadikan perusahaan dapat menerapkan solusi-solusi untuk kesenjangan ini.

Oleh karena itu, penting bahwa kebijakan mengakui bahwa konflik antara standar mungkin terjadi dan memberikan panduan umum tentang apa yang harus dilakukan sehingga pegawai merasa bahwa kebijakan tersebut berbicara kepada tantangan nyata yang mereka hadapi.

Buatlah kode dari inisiatif industri atau multi-pihak

Daripada mengembangkan kebijakan sendiri dari nol, UKM dapat melihat ke kode etik dan ketentuan HAM industri atau inisiatif multi-stakeholders. Contohnya organisasi seperti Ethical Trading Initiative atau Fair Labour Association memiliki kode etik mereka sendiri berkenaan estl penghormatan terhadap hak-hak buruh pekerja rantai suplai yang wajib diikuti oleh perusahaan saat menjadi anggota. UKM tidak harus menjadi anggota; kode ini biasanya tersedia secara online dan dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing perusahaan.

Mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kebijakan yang ada

Perusahaan yang lebih kecil sering memiliki dokumen yang mencakup peraturan kode etik; Hak asasi manusia dapat dimasukkan dalam dokumen semacam itu daripada membuat kebijakan yang berdiri sendiri. Untuk beberapa UKM, pernyataan ini tidak lebih dari satu paragraf, asalkan komitmen dikomunikasikan kepada pegawai atau mitra yang perlu mengetahuinya.

Mulailah dengan melakukan sebelum mengembangkan kebijakan

 Untuk setiap perusahaan, penting untuk membuat komitmen formal. Tetapi, untuk beberapa UKM khususnya, mungkin lebih masuk akal untuk memulai dengan menerapkan uji tuntas hak asasi manusia, sambil mempertimbangkan pengembangan kebijakan formal.

Mengatur keterlibatan pemangku kepentingan melalui organisasi sektor

Banyak UKM yang berinteraksi dengan pemangku kepentingan dalam inisiatif sektor untuk komoditas atau industri tertentu daripada menyiapkan inisiatif mereka sendiri.

• Business & Human Rights Resource Centre: Daftar Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan: www.business-humanrights.org/Documents/Policies.
• ELSAM dan Komnas HAM (2017), “Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia”. Jakarta: Komnas HAM.
• Global Compact, “Global Compact 2018 Progress Report: Asia Pacific Analysis”, 2018.
• Inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2010), “Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan,” Den Haag: Global Compact Network Netherlands
•  INFID, “Kertas Kebijakan: Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia, 2018.
• Kementerian Luar Negeri, “Draf Panduan Bisnis dan HAM versi 13 Desember 2018”, Jakarta, 13 Desember 2018.
• Shift, Oxfam and Global Compact Network Netherlands, “Doing Business with Respect for Human Rights: A Guidance Tool for Companies”, 2016.
• Ilustrasi: www.freepik.com